Murid di 1.653 Sekolah Tak Lagi Dapat MBG

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 sekolah sebagai penerima faedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), otomatis siswa di sekolah-sekolah tersebut tak lagi mendapatkan makan gratis. Ini merupakan hasil dari pemutakhiran info penerima faedah nan dilakukan BGN.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan kebanyakan satuan pendidikan nan dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Sekolah nan dikeluarkan juga merupakan satuan pendidikan nan bekerja sama dengan lembaga internasional maupun nasional, serta sekolah nan telah mempunyai keahlian finansial secara berdikari tanpa berjuntai pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Mayoritas dari 1.653 nan kami exclude alias kami keluarkan dari daftar penerima faedah tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah alias satuan pendidikan nan kerja sama dengan lembaga internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah nan sudah berdikari secara finansialnya, tanpa berjuntai pada support operasional sekolah alias Dana BOS," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Pemutakhiran sasaran penerima faedah dilakukan BGN melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memperoleh info satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.

Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia nan terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan jasa MBG. Sementara itu, sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya tetap belum menerima program MBG dan bakal menjadi bagian dari tahapan ekspansi layanan.

"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan alias dilayani program MBG di sekolahnya artinya tetap ada sekitar 240.000 sekolah nan belum menerima program MBG ," jelas Sudaryono.

Penerima Dialihkan ke 3T
Sudaryono mengatakan BGN bakal mengalihkan jatah MBG dari ribuan sekolah nan dicoret tadi untuk ekspansi jasa nan dilakukan secara bertahap, berasas prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan nan belum mendapatkan jasa MBG. Utamanya, di sekolah-sekolah nan ada di wilayah 3T.

"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah alias satuan pendidikan nan berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain nan nomor stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.

Dia mencontohkan Maluku dan Papua sebagai salah satu wilayah nan menjadi perhatian dalam ekspansi jasa MBG. Berdasarkan pendataan BGN, tetap terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut nan belum terlayani program MBG.

"Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan nan belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain nan nomor stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya nan tersebar di seluruh Indonesia," jelas Sudaryono.

(ily/hal)