Mulai 2027, Satuan Pendidikan Harus Lakukan Penyesuaian Kurikulum

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KEPALA Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Laksmi Dewi, mengatakan bahwa pada 2027, satuan pendidikan di Indonesia kudu melakukan penyesuaian kurikulum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 

“Jadi berasas peraturan di Permendikbudristek 12/2024 itu sudah disampaikan bahwa sampai tahun akademik alias tahun ajan baru 2026-2027, K13 (kurikulum 2013) itu tetap bisa dilaksanakan. Kemudian di 2027 selanjutnya itu mereka bakal melakukan penyesuaian masuk ke kurikulum nan baru alias Kurikulum Merdeka nan saat ini tetap berlaku. Tapi untuk wilayah 3T itu tetap diberlakukan sampai 2027. Jadi mereka baru bisa melakukan perubahan di 2028,” ungkapnya dalam aktivitas Forum Informasi Publik berjudul Kolaborasi Strategis dalam Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah di Makassar, Sabtu (23/5).

Lebih lanjut, menurutnya sampai saat ini Kemendikdasmen tidak melakukan penyesuaian terhadap Permendikbudristek 12/2024, sehingga patokan tersebut tetap berlaku. 

“Enggak, sampai sekarang tetap enggak (dilakukan penyesuaian). Jadi itu tetap patokan nan lama lantaran di situ sudah terjelaskan dengan jelas sampai kapan kurikulum nan bertindak sebelumnya itu dapat digunakan 2027. Jadi sekarang tetap boleh di 2026-2027 akhir. Nanti tahun aliran baru 2027 kudu mulai menyesuaikan dengan perubahan Kurikulum Merdeka,” kata Laksmi. 

Laksmi menambahkan, dalam masa transisi kurikulum tersebut, Kemendikdasmen bakal melakukan penguatan mengenai dengan deep learning alias pembelajaran mendalam. 

“Dari kementerian sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan nan dilakukan, baik itu dalam corak sosialisasi, kemudian juga pelatihan-pelatihan nan dilakukan. Hanya memang dengan banyaknya sasaran nan cukup luar biasa, memang memerlukan proses untuk bisa sampai ke seluruh satuan pendidikan bisa mengikuti training ini. Tapi sekarang dari tahun 2025 kemarin sudah ada pelatihan-pelatihan nan dilakukan. Pendampingan juga. Sekarang tetap dalam proses untuk bisa menambah sasaran terhadap penguatan pembelajaran mendalam ini,” tegasnya. 

Di tempat nan sama, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Yudistira Nugraha, menegaskan bahwa forum komunikasi publik menjadi sangat krusial di bumi pendidikan agar masyarakat tidak termakan hoaks mengenai dengan kebijakan Kemendikdasmen. 

“Kami menggunakan pendekatan sosialisasi, informasi, mitigasi, dan intervensi. Bicara sosialisasi kita berupaya mencari langkah imajinatif untuk memastikan kebijakan sampai dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya info itu kita mau memastikan publik mendapatkan penjelasan nan utuh. Tidak memberikan dugaan tanpa mendengarkan info nan utuh. Kemudian mitigasi kita melakukan pendekatan sebelum terjadinya krisis kita dapat mengidentifikasi akibat nan bakal muncul. Terakhir intervensi. Ini bentuknya negara datang dan tidak kudu dari pemerintah, masyarakat juga bisa meluruskan,” ujar Yudhistira. 

Menurutnya pendidikan berbobot tidak cukup hanya melalui kebijakan, tapi butuh partisipasi semesta alias masyarakat. Hal itu dikatakan sudah bertindak sejak era Indonesia sebelum merdeka, di mana pendidikan dibangun bukan lantaran adanya pemerintah, tapi dari partisipasi masyarakat. 

“Karena itu ada tiga pendekatan nan kita dorong. Pertama physical infrastructure melalui revitalisasi satuan pendidikan. Sejak 2025 kita sudah merevitalisasi 16 ribu lebih sekolah. Kemudian IFP juga sudah disalurkan sekitar 200 ribuan. Kedua pedagogy infrastructure. Jadi Kemendikdasmen tidak melakukan perubahan kurikulum tapi menguatkan pembelajaran melalui deep learning. Pendekatan deep learning itu mendorong pembimbing untuk membikin para siswa bisa pandai melalui pembelajaran mendalam. Terakhir adalah culture infrastructure. Jadi pendidikan bukan hanya soal teknologi, tapi juga kultur,” urainya. 

Adapun forum ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah nan konstruktif dan partisipatif. Forum ini diikuti oleh guru, siswa, dan orangtua. Materi nan bakal disampaikan sangat krusial bagi proses pembelajaran anak-anak dan proses pengajaran guru. Diharapkan terbangun pemahaman komprehensif dari kebijakan Kemendikdasmen dan mendapatkan masukan dari masyarakat. (H-2)