MUI Ajak Hentikan Polemik Terkait Potongan Pernyataan JK

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membujuk semua pihak menghentikan polemik mengenai potongan pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). MUI membujuk semua pihak menjaga persatuan.

"MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa nan mempunyai jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan Bapak Jusuf Kalla perlu dipahami dalam konteks sejarah nan utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif. Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi nan menyimpang dari maksud aslinya," ujar Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan sejarah perjalanan bangsa semestinya diletakkan sebagai sumber kearifan. Dia menyebut semua pihak kudu mengambil hikmah dari setiap peristiwa masa lalu.

"Dalam menjaga suasana kebangsaan nan kondusif, MUI membujuk seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi nan menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan kita dalam berbangsa tercermin dari keahlian kita mengubah setiap dinamika menjadi daya positif nan memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata nan muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian.

Dia mengimbau masyarakat mengedepankan prasangka baik dan penjelasan mengenai info nan beredar. Dia meminta penduduk tak mudah terprovokasi.

"MUI mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap info nan beredar. Di tengah derasnya arus info media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi nan terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan nan lebih luas," ujarnya.

Dia meminta masyarakat menghentikan polemik mengenai potongan ucapan JK. Dia mengatakan perdebatan panjang malah tidak produktif.

"MUI mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, kepercayaan dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan nan berkepanjangan di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat berakidah nan telah kita bangun bersama. Mari kita tutup celah adu domba dan kembali konsentrasi pada agenda kebangsaan nan lebih strategis," ucapnya.

Sebelumnya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melaporkan JK ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan penistaan kepercayaan ke Polda Metro Jaya setelah video viral ceramahnya soal 'mati syahid'. Laporan GAMKI teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2026.

"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat kepada wartawan, dikutip Senin (13/4).

Sahat menyampaikan bahwa pidato JK soal 'mati syahid' nan viral di media sosial menyakiti hati umat Kristen. Dia menyebut perihal itu tidak sesuai dengan aliran Kristen.

Penjelasan JK

JK menegaskan dirinya tidak pernah beriktikad menista kepercayaan mengenai pernyataannya dalam pidato di Universitas Gadjah Mada (UGM). JK menyebut apa nan disampaikannya justru bermaksud untuk mendorong perdamaian, bukan memecah belah.

Hal itu disampaikan JK dalam konvensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4). Dia menjelaskan pidato tersebut mengangkat tema perdamaian dan membahas beragam konflik, termasuk nan pernah terjadi di Poso dan Ambon.

"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu-dua menit, bicarakan bentrok lantaran agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," kata JK.

JK menyebut bagian nan dipersoalkan publik hanya potongan mini dari keseluruhan materi. Dia mengaku hanya menyinggung bentrok berlatar kepercayaan selama satu hingga dua menit dalam pidato tersebut.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya bicara kejadian konflik, gimana orang menggunakan kepercayaan untuk berperang," ujarnya.

Menurut JK, banyak pihak nan merasa tindakannya dibenarkan oleh kepercayaan dalam bentrok di Poso dan Ambon. Dia menyebut persepsi seperti itulah nan kemudian memperparah bentrok hingga menelan ribuan korban jiwa.

"Tidak ada aliran kepercayaan nan membenarkan saling membunuh. Itu nan saya sampaikan," ujarnya.

(haf/dhn)