MTI Menyoal Subsidi BBM, Saatnya Dialihkan untuk Transportasi Publik

Ilustrasi(MI/WIDJAJADI)

PENGAMAT transportasi, Djoko Setijowarno menilai, anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) sekarang terus dibayangi  teka-teki pembiayaan daya nan tidak pernah usai. 

"Salah satu pos pengeluaran nan paling menguras daya fiskal kita adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), nan sayangnya, kerap kali meleset dari sasaran keadilan sosial," kata Djoko kepada Media Indonesia, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi lantaran anggaran shopping daya dalam APBN sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama, ialah nilai minyak mentah bumi ( ICP ),  nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.

Dia memaparkan, realisasi subsidi BBM pada tahun 2022 sempat melonjak hingga Rp 551,2 triliun, sebelum akhirnya turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023, dan menyusut tajam ke nomor Rp 113,3 triliun pada 2024. 

Namun, nomor ini kembali melonjak signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp 394,3 triliun, hingga akhirnya dipatok sebesar Rp 210,1 triliun pada tahun 2026.

Sektor Transportasi

Djoko Setijowarno nan duduk sebagai Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu membeberkan, sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40% dari total konsumsi BBM nasional. 

Tetapi ironisnya, info Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93% dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan bisa pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.

"Dan sisanya hanya dinikmati oleh transportasi peralatan sebesar 4% dan transportasi umum penumpang sebesar 3%," lugas akademisi prodi Teknik Sipik Universitas Soegijopranoto itu.

Karena itu mengenai dengan situasi itu, maka solusi strategis nan diperlukan adalah percepatan program yransportasi umun di daerah. Langkah ini krusial, mengingat visi Presiden nan menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di bumi pada tahun 2045. 

Salah satu parameter utama negara maju adalah sistem transportasi publik nan mapan. Dengan waktu nan tersisa tinggal 19 tahun menuju 2045, negeri ini perlu belajar dari keberhasilan Transjakarta nan telah melangkah selama 20 tahun. 

Mestinya, lanjut dia, program unik untuk percepatan pembenahan transportasi umum di wilayah kudu  diimplementasikan sejak sekarang. Apalagi kebenaran menunjukkan, kondisi saat ini tetap jauh dari harapan. 

Dari 514 pemerintah wilayah (pemda) di Indonesia, baru 45 pemda alias sekitar 9% nan sudah membenahi sistem transportasi umum mereka menjadi lebih modern. 

Tragisnya lagi, dari jumlah nan sedikit itu, baru sebagian mini nan mandiri. Saat ini, tinggal dua pemda nan pengoperasiannya tetap berjuntai pada biaya APBN, ialah Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado.

Motor Listrik

Djoko Setijowarno menegaskan, daripada APBN dialokasikan untik mensubsidi Rp5 juta untuk pembelian motor listrik secara umum, diyakini bakal lebih berakibat jika dialihkan untuk menstimulus pemda dalam membenahi transportasi publik. 

"Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, maka wilayah sasarannya kudu dikoreksi. Subsidi ini sebaiknya diprioritaskan bagi masyarakat di pulau-pulau mini dan area 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan} nan menghadapi hambatan geografis dalam pasokan BBM," pungkas dia. (H-2)