MSCI Setujui Proposal Agenda Reformasi Bursa Efek

MSCI Setujui Proposal Reformasi Bursa Efek (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik melaporkan seluruh proposal nan disampaikan kepada penyedia indeks provider dunia MSCI (Morgan Stanley Capital International) telah disetujui dan masuk dalam tahap final. 

"Mungkin kami pembaruan sedikit mengenai dengan proposal nan sudah kami sampaikan kepada Global Index Provider antaralain MSCI dan FTSE," ujarnya dalam konvensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/2/2026).

Jeffrey menjelaskan, salah satu agenda utama nan sudah memasuki tahap akhir adalah kebijakan pemungkapan pemegang saham minimal 1% serta granularisasi info kepemilikan. Selain itu, patokan pencatatan saham mengenai ketentuan free float minimal 15% telah menyelesaikan proses penyusunan izin per 19 Februari dan sekarang bersambung ke tahap internal bursa.

"Kemudian untuk peraturan percatatan nan mengenai dengan free flow 15% itu per tanggal 19 kemarin sudah selesai proses rule making rule. Saat ini sudah memasuki tahap berikutnya di internal bursa nan kemudian kelak draft final bakal kami ajukan ke OJK," kata Jeffrey. 

BEI juga tengah merampungkan metodologi dan standar operasional prosedur (SOP) penyusunan shareholder concentration list, ialah daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. 

Jeffrey mengatakan, daftar tersebut bakal disusun oleh komite lintas bagian dan lintas self-regulatory organization (SRO) guna memastikan prosesnya transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah reformasi ini dinilai krusial untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata penanammodal global. Persetujuan dari penyedia indeks internasional seperti MSCI menjadi sinyal positif lantaran menunjukkan bahwa inisiatif nan diajukan BEI sejalan dengan praktik terbaik internasional.

"Dan nan terakhir, mengenai dengan shareholders concentration list kami bakal memastikan prosesnya dilakukan secara proper dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Jeffrey.