MPR Dorong Evaluasi Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Penguatan PPHN

Jakarta -

Anggota Badan Pengkajian MPR RI I Wayan Sudirta menekankan pentingnya pertimbangan menyeluruh terhadap penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi wilayah di Indonesia. Hal itu bermaksud agar bisa menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.

"Harus diakui bahwa kita tertinggal mengembangkan desentralisasi dan otonomi daerah," kata I Wayan Sudirta, Rabu (2/9/2026).

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III BP MPR RI berjudul 'Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa' di kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Politisi PDIP ini menilai pertimbangan diperlukan dengan memandang perkembangan desentralisasi di puluhan negara nan justru terus memperkuat posisi pemerintahan daerah.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia tidak dapat serta-merta menyimpulkan praktik desentralisasi selama ini gagal. Namun dinamika nan ada menunjukkan perlunya pertimbangan kreasi hubungan pusat daerah.

Karena itulah, Badan Pengkajian MPR RI menggelar FGD di beragam wilayah guna menggali masukan akademisi dan master mengenai efektivitas sistem nan berjalan.

Fokus kajian mendasar adalah menilai sejauh mana kreasi konstitusi saat ini tetap memadai untuk mengakomodasi kepentingan daerah, menjaga persatuan nasional, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"Masih kompeten tidak, tetap pas tidak konstitusi kita? Atau barangkali ada beberapa bagian nan memang tetap bagus, tapi sebagian lagi mungkin sudah mulai perlu dipertanyakan," ujar Wayan.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia menganut prinsip living constitution, ialah konstitusi nan hidup dan berkembang sesuai tuntutan zaman.

"Oleh lantaran itu, jika ada hal-hal nan tetap perlu kita pertahankan ya dipertahankan. Tapi jika perlu penyempurnaan, kenapa kita tidak melakukannya?" ungkapnya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan pembahasan desentralisasi tidak sebatas pembagian kekuasaan, melainkan kudu mencakup posisi desa, peran gubernur, hingga hubungan finansial pusat-daerah. Terkait perdebatan sistem pilkada, baik secara langsung maupun melalui DPRD.

"Pembahasan tetap dilakukan secara objektif," jelasnya.

Ukuran keberhasilan desentralisasi pada akhirnya terletak pada sejauh mana sistem tersebut menghadirkan kesejahteraan rakyat.

PPHN Sebagai Acuan Pembangunan Nasional

Secara khusus, Wayan menyoroti satu rumor krusial untuk Indonesia yakni, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai referensi pembangunan nasional.

"PPHN, menjawab pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan nasional dan kepentingan daerah-daerah," ulasnya.

Wayan mencontohkan tanpa kerangka nasional nan jelas, program ratusan kepala wilayah berpotensi tidak berkesinambungan saat terjadi pergantian kepemimpinan. Kehadiran PPHN, menjadi bingkai agar arah pembangunan seluruh tingkatan pemerintahan tetap selaras.

"Siapapun nan jadi presidennya, siapapun gubernurnya, bupati, wali kotanya kudu tunduk pada hadapan negara itu," katanya.

Dia optimistis kepemimpinan nan berada dalam koridor hadapan negara bakal mempercepat pencapaian cita-cita nasional. Menurut Wayan, kesinambungan pembangunan adalah kunci utama menuju era baru.

"Indonesia bisa menyongsong Indonesia Emas jika kita punya garis nan jelas, hadapan nan jelas, bingkai nan jelas," tegasnya.

Terkait kelanjutan pembahasan PPHN, Wayan menepis dugaan adanya kebuntuan. Ia menjelaskan bahwa Badan Pengkajian MPR RI telah menyelesaikan kajian mendalam nan selanjutnya dikomunikasikan ketua MPR kepada lembaga negara dan pemerintah.

"Kita berambisi nan dikaji secara mendalam itu mendapat respons nan baik. Lalu ada tindak lanjut," ucapnya.

Wayan juga meminta pemerintah tidak ragu membuka ruang amandemen konstitusi andaikan memang diperlukan, sepanjang dilakukan secara terbatas.

"Bahkan amandemen pun jika memang diperlukan, itu sesuatu nan biasa saja. Cuma kita bingkai amandemen seperti apa saja, agar amandemen ini tidak ngelantur, tidak melebar, tidak terkontrol," ujarnya.

Sebagai penutup, dia membujuk seluruh pihak membahas persoalan tata negara ini secara logis dan menanggalkan kekhawatiran politik nan berlebihan lantaran komitmen terhadap NKRI sudah mengakar kuat.

"Enggak usah takut, kudu ada keberanian," pungkasnya.

FGD nan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BP MPR RI sekaligus Ketua Kelompok III, Hindun Anisah dari fraksi PKB ini sendiri melangkah lancar.

Turut datang beberapa personil BP MPR RI yakni, Heri Gunawan (F-Gerindra), Ida Fauziyah (F-PKB), Teuku Ibrahim (F-Demokrat), Hilmy Muhammad (DPD), Sularso (DPD), dan Jiyalika Maharani (DPD). Usai sesi pemaparan materi oleh dua narasumber, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, dan Direktur Pascasarjana Politik FISIP Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, berjalan obrolan interaktif antara personil BP MPR RI dan para narasumber.

(ega/ega)