Moratorium Dapur SPPG, Charles Honoris : Kebijakan Rasional

Para siswa mengambil rantang menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026).(MI/Usman Iskandar.)

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) baru sehingga bisa konsentrasi pada kualitas dan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan pertimbangan menyeluruh," ujar Charles di Jakarta, Senin (8/6).

DPR, ujar dia, menunggu agar program MBG melangkah lebih efektif, efisien, dan memberikan akibat nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Moratorium dapur SPPG dinilai dapat jadi momentum untuk BGN memperbaiki prosedur operasional standar (SOP), meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memastikan seluruh dapur nan telah beraksi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi nan ditetapkan.

Ia menilai kebijakan ini logis apalagi konsentrasi program diarahkan pada penerima manfaat.

"Langkah refocusing penerima faedah merupakan kebijakan nan rasional," ucap dia.

Charles mengatakan program MBG semestinya tidak diperuntukan secara universal. Tetapi intervensi gizi untuk golongan tertentu seperti balita, anak usia sekolah dari family rentan, ibu hamil, ibu menyusui serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi nan tinggi.

Ia menyebut Komisi IX DPR RI mendukung arah baru kebijakan BGN ini untuk mempertajam sasaran penerima manfaat. Pasalnya tak semua anak kudu mendapat MBG.

Ia juga mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat dengan dapur berbasis sekolah.

Itu lantaran model dapur tersebut lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan akomodasi nan telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan.

"Lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berkedudukan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik nan menjadi sasaran program," tukas dia. (Ant/H-4)