Momentum 28 Tahun Reformasi, Aksi Kamisan Singgung Papua hingga Krisis Gaza

Aksi Kamisan yang bertepatan dengan peringatan 28 tahun Reformasi hari ini menyinggung sejumlah rumor kewenangan asasi manusia (HAM), mulai dari dugaan pelanggaran HAM di Papua hingga krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Massa tindakan menilai perjuangan Reformasi belum selesai selama pelanggaran HAM tetap terjadi.

Hal itu disampaikan dalam Aksi Kamisan memperingati 28 tahun Reformasi di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Aktivis HAM Maria Sumarsih mengatakan cita-cita Reformasi dan kerakyatan kudu terus diperjuangkan agar masyarakat dapat hidup adil, makmur, dan sejahtera.

"Reformasi dan kerakyatan kudu terus diperjuangkan agar cita-cita rakyat hidup adil, makmur, dan sejahtera ini betul-betul bisa terwujud. Sepanjang pemerintah tidak mau melaksanakan enam agenda reformasi, jangan minta Indonesia Emas di tahun 2045 bisa terwujud," kata Maria Sumarsih.

Sumaraih menilai 28 tahun setelah Reformasi, kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tetap belum terselesaikan. Dia menyoroti apa nan disebutnya sebagai impunitas terhadap beragam kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi 1998.

"Kasus-kasus pelanggaran HAM berat dibiarkan saja. Kekerasan terus terjadi dan apalagi nan melakukan adalah aparat, entah TNI, entah Polri," ujarnya.

Sumarsih juga menyinggung masuknya abdi negara militer ke ranah sipil. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian lantaran dinilai berpotensi mengganggu semangat Reformasi.

"Seharusnya TNI melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemegang kedaulatan negara, bukan menangani masalah nan semestinya ditangani ASN," ucapnya.

Dalam tindakan nan sama, Advokasi GPCI Arif Rahmadi turut menyoroti situasi HAM di Papua. Dia menyebut masyarakat Papua menghadapi beragam persoalan, termasuk dugaan perampasan lahan dan meningkatnya kemiskinan.

"Papua bagi kami itu bukan tanah kosong. Telah terjadi pelanggaran HAM nan sangat berat di tanah Papua. Telah terjadi perampasan aset masyarakat, lahan rakyat oleh pemerintah nan berakibat meningkatnya kemiskinan masyarakat di Papua," kata Arif.

Selain Papua, Arif juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza. Dia menyebut krisis di Palestina telah berjalan jauh sebelum bentrok terbaru pecah pada 2023.

"Kami mau menyatakan bahwa kolonialisme itu tidak dimulai dari 7 Oktober 2023, tapi telah terjadi sejak 1948 ketika jutaan masyarakat Palestina dipaksa menjadi pengungsi di tanah kelahirannya sendiri," ujarnya.

Di sisi lain, berita mengenai sembilan penduduk negara Indonesia (WNI) nan disebut ditahan saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza, juga menjadi pembahasan di peringatan hari Reformasi ini. Dia mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk memastikan keselamatan para WNI tersebut.

"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap secara tegas," imbuhnya.

(bel/rfs)