Mobil Listrik Tak Lagi Bebas PKB, Pajaknya Bakal Sama dengan Mobil Bensin?

Benefit bebas bea kembali nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan tahunan (PKB) bakal dihapus untuk kendaraan listrik. Pemerintah pusat memberikan keleluasaan untuk mengatur besaran tarifnya.

Ini tak lepas dari patokan nan bertindak merujuk Permendagri No. 11 Tahun 2026. Pada patokan lama, pemilik mobil listrik bebas pajak (gratis) untuk biaya kembali nama (BBNKB) dan pajak tahunan (PKB).

Selama ini, para pemilik mobil listrik cukup bayar asuransi kecelakaan alias Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sementara pada patokan baru, pemilik mobil baterai wajib bayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) setiap tahun, di samping juga bayar biaya SWDKLLJ.

Besaran biaya SWDKLLJ terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017. Untuk kendaraan mobil penumpang beragam jenis seperti sedan, MPV, hingga SUV dikenakan Rp 143 ribu per tahun.

Kemudian ada variabel berat terdiri dari nilai koefisien 1,025 (satu koma nol dua puluh lima) untuk kategori sedan. Kemudian 1,050 (satu koma nol lima puluh) untuk jip dan minibus, serta 1,085 untuk kendaraan komersial seperti blind van, pick up, alias microbus.

Lantas, gimana gambaran hitungan kasar rasio pajak tahunan mobil listrik? Ambil contoh model Changan Lumin nan pada Permendagri No. 11 Tahun 2026 punya nilai NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) Rp 179 juta dan masuk kategori minibus.

Kemudian DP PKB untuk Changan Lumin di dalam Permendagri No. 11 Tahun 2026 adalah Rp 187.950.000. Lalu ada namanya tarif PKB nan nilainya lebih kurang 1-2 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama.

Setelah itu bisa menetapkan unsur PKB dan pajak tahunan dengan rumus berikut.

• PKB: DP PKB (tertera pada Permendagri No. 11 Tahun 2026) x Tarif PKB (kebijakan Pemda, lebih kurang 1-2 persen)

• Pajak Tahunan: PKB + SWDKLJJ

Changan Lumin

• PKB: Rp 187.950.000 x 2 persen (ambil paling maksimal) = Rp 3.759.000

Kemudian untuk menjadikannya sebagai pajak tahunan, maka PKB tadi ditambahkan dengan SWDKLLJ sebesar Rp 143 ribu.

• Pajak Tahunan: Rp 3.759.000 + Rp 143.000 = Rp 3.902.000.

Honda Brio Satya E CVT

Untuk model ICE (Internal Combustion Engine) alias nan menggunakan mesin bakar internal menggunakan metode serupa. Contohnya adalah Honda Brio E CVT nan masuk dalam kategori minibus dengan berat 1,050, serupa dengan Changan Lumin.

• PKB: Rp 160.650.000 x 2 persen = Rp 3.213.000

• Pajak Tahunan: Rp 3.213.000 + Rp 143.000 = Rp 3.356.000.

Coba pindah pada kategori lainnya ialah sedan nan mempunyai nilai berat 1,025. Ada dua model nan mau coba disandingkan ialah BYD Seal Premium dan Toyota Camry V. Berikut perhitungannya.

BYD Seal Premium

• PKB: Rp 461.250.000 x 2 persen = Rp 9.225.000

• Pajak Tahunan: Rp 9.225.000 + Rp 143.000 = Rp 9.368.000.

Toyota Camry V

• PKB: Rp 646.775.000 x 2 persen = Rp 12.933.500

• Pajak Tahunan: Rp 12.933.500 + Rp 143.ooo = Rp 13.078.500.

Perlu diingat, tidak semua wilayah menetapkan baku nilai berat dan koefisien. Sederhananya, pengenaan berat diterapkan berasas tingkat kerusakan jalan, konsumsi energi, hingga akibat lingkungannya.