Misbakhun Kritik PDIP: Kritik Harus Solutif, Bukan Bikin Panas Situasi

Jakarta, CNN Indonesia --

an.

Legislator Golkar nan memimpin Komisi XI DPR itu pun meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mau mendengarkan kritik, apalagi menindaklanjutinya. Sebagai contohnya adalah beragam kritik soal dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

Secara khusus, Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik. Dia mengatakan dirinya menghormati kritikan para politisi PDIP kepada pemerintah.

Namun, Misbakhun mengaku belum menemukan perihal substantif dan solutif dalam beragam kritik nan disampaikan politikus PDIP.

"PDI Perjuangan pernah mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh lantaran itu, kritik nan disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan meski sistem dan praktik ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal adanya oposisi secara formal, semestinya setiap partai politik tetap menunjukkan posisi nan jelas dan konsisten. Menurut dia, parpol hendaknya tidak bermain dua kaki dengan memilih satu posisi, ialah memutuskan di dalam alias di luar kekuasaan.

"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah nan bagus diapresiasi juga mau mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambah Misbakhun.

Sebelumnya, PDIP menyatakan pihaknya mempunyai posisi penyeimbang dalam pemerintahan.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan, sikap politik PDIP sebagai partai penyeimbang ditunjukkan dengan kegunaan check and balances. Menurutnya, saat kebanyakan bangku di parlemen didominasi partai-partai pendukung pemerintah, susah membayangkan mereka bakal tetap kritis.

Dalam kondisi itu, Deddy menilai kegunaan parlemen saat ini tak berbeda dengan situasi politik saat Orde Baru.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya bisa manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR tetap dibutuhkan?" katanya.

[Gambas:Youtube]

(asa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]