Meta hingga Google Bertemu Menkum, Komitmen Dukung Aturan Perlindungan Anak

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima audiensi delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) berbareng perwakilan perusahaan teknologi global, seperti Meta, Google, Apple, dan Salesforce di instansi Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (9/4).

Pertemuan itu membahas penguatan kerja sama di bagian izin digital, perlindungan anak, serta pengembangan ekosistem ekonomi imajinatif berbasis teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Supratman menegaskan bahwa Kementerian Hukum mempunyai peran strategis dalam penyusunan dan pengawasan regulasi, khususnya di tengah pesatnya transformasi digital nan telah menghapus pemisah komunikasi lintas negara.

“Transformasi digital telah melahirkan ekosistem baru, termasuk munculnya kreator-kreator konten nan edukatif dan berdampak. Namun, di sisi lain, Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab besar dalam memastikan perlindungan terhadap golongan rentan, khususnya anak-anak,” ujar Supratman dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Berdasarkan info tahun 2025, terdapat sekitar 240 juta pengguna internet aktif di Indonesia, dengan sekitar 70 juta di antaranya merupakan anak di bawah usia 16 tahun.

Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 nan mulai bertindak pada 28 Maret 2026.

Supratman menegaskan kebijakan tersebut berdasarkan pada upaya perlindungan anak dari paparan konten nan tidak sesuai usia, sekaligus merujuk pada praktik baik nan telah diterapkan di beragam negara.

Selain rumor perlindungan anak, Kementerian Hukum juga tengah mendorong agenda keadilan royalti bagi pelaku industri kreatif. Pemerintah berupaya menciptakan tata kelola pengedaran royalti nan lebih setara dan transparan, khususnya dalam ekosistem digital global. Selain itu, Supratman juga mendorong kekuasaan Artificial intelligence (AI) juga kudu diperhatikan agar ada nilai ekonomi bagi media.

“Tujuan utama kami adalah melindungi pembuat dan memastikan adanya keseimbangan dalam pengedaran nilai ekonomi. Indonesia adalah pasar besar dengan potensi tinggi, sehingga perlu adanya komitmen berbareng dari industri,” tegasnya.

Sementara itu, Executive Vice President USABC, Marc Mealy, menyampaikan support terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia, khususnya mengenai perlindungan anak di ruang digital. Ia juga menegaskan komitmen USABC nan menaungi sekitar 180 perusahaan lintas sektor untuk mendukung penerapan kebijakan serta memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Indonesia.

“Kami siap menjadi mitra strategis Pemerintah Indonesia dalam menciptakan ekosistem upaya nan sehat dan berkelanjutan, termasuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dukungan nan sama juga disampaikan perwakilan Meta Indonesia Rendy Novalianto dan Google Indonesia, Putri Alam.

Perwakilan perusahaan teknologi juga menyampaikan pandangan dan masukan, antara lain mengenai pentingnya pelibatan pelaku industri dalam proses penyusunan regulasi, kejelasan penerapan kebijakan, rumor perlindungan data, hingga perkembangan AI.

Menanggapi perihal tersebut, Supratman menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia terbuka terhadap perbincangan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Indonesia adalah negara nan terbuka. Dalam proses pengharmonisan regulasi, kami bakal terus melibatkan beragam pihak untuk mencapai titik jumpa nan seimbang antara perlindungan dan kepentingan bisnis,” ungkapnya.

Audiensi ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Indonesia dan mitra internasional, guna mendorong terciptanya izin nan adaptif, inklusif, dan berkeadilan di era digital.