Menteri PANRB Harap MPP Jadi Pusat Solusi Kebutuhan Masyarakat

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini meninjau sejumlah pelayanan nan ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta. Ia memastikan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan jasa nan terintegrasi.

"Tentunya kita berambisi bahwa dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini masyarakat itu mendapatkan jasa alias kepastian jasa itu betul-betul tuntas. Tidak diping-pong dari satu loket ke tempat nan lain, alias jika misalnya ada urusan nan memang berangkaian dengan satu lembaga bisa diselesaikan di dalam satu tempat," ujar Rini dalam keterangannya , Jumat (12/6/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Rini menyampaikan masyarakat nan datang ke MPP Provinsi DKI Jakarta adalah mereka nan membawa urusan. Mereka mau masalahnya diselesaikan tanpa kudu mengetahui masalahnya diselesaikan oleh satu alias dua instansi.

MPP tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya beragam instansi, tetapi diharapkan menjadi salah satu pusat solusi dari persoalan layanan-layanan di masyarakat.

Sebagai wilayah dengan aktivitas pemerintahan, bisnis, investasi, dan pelayanan masyarakat nan sangat tinggi, DKI Jakarta mempunyai peran strategis untuk menjadi contoh pelayanan publik nan modern dan terintegrasi.

Menurut Rini, DKI Jakarta mempunyai peran strategis sebagai etalase pelayanan publik nasional.

"Jadi kualitas Jakarta ini tentunya selalu menjadi rujukan dari pemda-pemda nan lain. Jadi, nan paling krusial itu, masyarakat kelak bisa merasakan gimana jasa nan dilakukan oleh Pemda DKI ini nan difokuskan adalah kepada user experience dari masyarakat ketika dia datang ke MPP Provinsi DKI Jakarta," ungkap Rini.

Rini menyampaikan konsep dari MPP adalah menyatukan semua jasa nan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan juga kewenangan dari pemerintah daerah. MPP DKI Jakarta sudah melaksanakan kebijakan nan sudah dicanangkan oleh Kementerian PANRB ialah pelayanan publik nan berkarakter omnichannel.

Omnichannel adalah pendekatan pelayanan publik nan mengintegrasikan beragam kanal, termasuk digital dan pelayanan langsung. Pendekatan nan digaungkan Kementerian PANRB ini untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan.

Konsep ini terinspirasi dari MPP nan menyediakan beragam jasa dalam satu letak terpadu, dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman jasa nan lebih mudah, responsif, dan inklusif.

"Jadi jasa tatap muka, kemudian jasa jemput bola, jasa dengan anjungan dan termasuk jasa digital. Jadi jika memandang MPP Provinsi DKI Jakarta ini, sunyi bukan lantaran tidak terlalu banyak orang, tetapi lantaran sudah mengembangkan layanan-layanan digital. Jadi masyarakat sudah bisa melakukan jasa digital, tetapi ada juga nan mau langsung datang ke sini," tutur Rini.

Sebagai informasi, MPP Provinsi DKI Jakarta diresmikan pada 12 Oktober 2017, sebagai salah satu pelopor MPP di Indonesia. Kini 305 kabupaten dan kota sudah mempunyai MPP di seluruh Indonesia.

Menteri Rini memandang upaya terus dilakukan MPP Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan jasa nan lebih mudah dijangkau masyarakat melalui kerjasama beragam lembaga dalam satu letak pelayanan. Apresiasi disampaikan kepada seluruh petugas jasa nan menjadi garda terdepan birokrasi. Pelayanan nan baik bakal menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada seluruh jejeran dari MPP Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jakarta. Semoga masyarakat tetap diberikan kemudahan didalam mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah DKI," tuturnya.

Berdasarkan info terbaru, MPP Provinsi DKI Jakarta menyatukan 328 jenis jasa dari 15 instansi. Dalam peninjauan itu, Deputi I Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza menyampaikan MPP adalah bentuk kehadiran negara untuk masyarakat. Dikatakan, KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP.

"KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayan publik nan menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Khususnya mengenai dengan digitalisasi layanan, krusial untuk terus dikembangkan dan jasa omnichannel agar jasa publik bisa diakses secara inklusif," pungkasnya.

(prf/ega)