Menteri Lingkungan Ajak Semua Pihak 'Tobat Ekologis' Lewat Rehabilitasi Mangrove

, SUMBAWA, – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat meluncurkan inisiatif “tobat ekologis” nasional melalui program rehabilitasi mangrove sebagai upaya strategis memulihkan ekosistem nan terdegradasi dan memperkuat ketahanan pesisir di seluruh Indonesia. Strategi ini digulirkan untuk periode 2026–2028 dengan menempatkan daya dukung lingkungan sebagai kerangka dasar seluruh kebijakan pembangunan nasional ke depan.

“Semua pihak perlu bertobat—bukan hanya pemerintah dan korporasi, tetapi juga masyarakat,” tegas Menteri Jumhur usai aktivitas penanaman mangrove di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/7).

Kementerian Lingkungan Hidup menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, pembangunan ekonomi kudu diseimbangkan dengan perlindungan lingkungan nan ketat demi menjamin kemakmuran jangka panjang nan inklusif.

Kondisi Kritis Hutan Mangrove Indonesia

Urgensi inisiatif ini tercermin dari kondisi rimba mangrove di Tanah Air. Berdasarkan info kementerian, sekitar 30 persen—atau sekitar 700.000 hektare—dari total 3,4 juta hektare rimba mangrove Indonesia telah terdegradasi akibat konversi lahan dan tekanan industri. Pemerintah pun mempercepat beragam inisiatif rehabilitasi untuk memulihkan ekosistem rimba pesisir nan rusak di seluruh Nusantara.

Menurut Jumhur, pemulihan rimba mangrove tidak hanya merchandilitasi ekosistem lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan suasana global. “Kapasitas penyerapan emisi karbon mangrove bisa sekitar empat hingga lima kali lipat dari pohon biasa. Langkah rehabilitasi sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan mangrove,” jelasnya.

Investasi Jangka Panjang untuk Masyarakat Pesisir

Restorasi ekosistem pesisir disebut sebagai investasi jangka panjang nan krusial bagi keselamatan ruang hidup masyarakat pesisir. Hutan mangrove berfaedah sebagai prasarana hijau alami dan sabuk pelindung nan andal terhadap ancaman abrasi, gelombang tinggi, dan intrusi air laut.

Lebih dari itu, ekosistem mangrove nan sehat berkedudukan sebagai tempat pemijahan kritis bagi biota laut, sehingga secara langsung menopang mata pencaharian sehari-hari nelayan tradisional dan masyarakat lokal.

Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, kementerian mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berperan-serta aktif dalam memperluas kegiatan rehabilitasi mangrove di seluruh pelosok Nusantara.

Sebagai tolok ukur awal keselarasan korporasi, Jumhur menyoroti komitmen besar dari raksasa pertambangan Freeport Indonesia. Perusahaan tersebut telah berjanji untuk merchandilitasi sekitar 12.000 hektare mangrove secara nasional, dengan sasaran 10.000 hektare di Papua dan tambahan 2.000 hektare di pesisir wilayah lainnya. “Pemerintah menyambut baik setiap aktivitas nan bermaksud memulihkan lingkungan,” ujar Jumhur.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara