Menteri Ara Kejar Bedah Rumah Sampai 400.000 Unit Tahun Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah meningkatkan sasaran program bedah rumah secara drastis. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengejar sasaran bedah rumah tidak layak huni hingga 400.000 unit pada tahun ini, naik dari tahun lampau nan melakukan bedah rumah pada 45.000 unit rumah.

Kenaikan sasaran tersebut berfaedah pekerjaan nan kudu diselesaikan kementerian melonjak acapkali lipat. Program ini menyasar masyarakat nan tinggal di rumah tidak layak huni dan memerlukan perbaikan agar kondisi tempat tinggal mereka menjadi lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait alias berkawan disapa Ara mengatakan peningkatan sasaran tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar kementeriannya. Di tengah kebutuhan masyarakat nan tetap sangat besar, pemerintah kudu mempercepat penyelenggaraan program di beragam daerah.

"Masih banyak kekurangan kami. Masih banyak rakyat Indonesia nan belum mempunyai rumah. Masih banyak, tetap jutaan rakyat Indonesia nan belum punya rumah. Masih jutaan rakyat Indonesia nan rumahnya perlu diperbaiki. Jadi PR kami tetap banyak sekali," ujar Maruarar di instansi BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Maruarar kemudian membandingkan capaian program pada tahun sebelumnya dengan sasaran nan kudu dikejar sekarang. Perubahan tersebut menunjukkan besarnya peningkatan pekerjaan nan kudu ditangani jejeran Kementerian PKP.

"Saya sampaikan di depan Presiden Prabowo, tahun lampau Kementerian Perumahan membedah 45.000 rumah nan tidak layak huni jadi layak huni. Tahun lalu. Tahun ini 400.000 rumah," kata Maruarar.

Peningkatan sasaran tidak hanya memerlukan anggaran nan lebih besar. Pelaksanaan di lapangan juga menuntut kesiapan aparatur, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta keahlian menyelesaikan pekerjaan dalam waktu nan jauh lebih singkat.

Maruarar menggambarkan beratnya pekerjaan tersebut dengan kondisi para pegawai di kementeriannya. Ia menyebut ada pejabat nan kudu menjalani perawatan di rumah sakit ketika kementerian tengah mengejar sasaran nan jauh lebih tinggi.

"Bayangkan pegawai saya itu, Dirjen ada nan udah 3 minggu baru keluar rumah sakit tuh ya. Satu Irjen juga ini, belum lagi anak-anak ada nan flu, pilek, segala. Bayangkan tahun lampau 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah," ujar Maruarar.

Peningkatan sasaran menjadi akibat dari besarnya kebutuhan masyarakat terhadap kediaman layak. Pemerintah tidak bisa mempertahankan sasaran lama ketika tetap terdapat jutaan masyarakat nan memerlukan rumah maupun perbaikan tempat tinggal.

Ia juga menilai pekerjaan tersebut memerlukan komitmen jejeran kementerian lantaran kenaikan sasaran tidak otomatis diikuti perubahan kesejahteraan pegawai. Para aparatur tetap dituntut bekerja lebih keras untuk mengejar sasaran pembangunan perumahan.

"Gaji kagak naik, bingkisan kagak ada. Tapi buat Republik Indonesia dan rakyat mereka bekerja keras," kata Maruarar.

(wia) [Gambas:Video CNBC]