Ia juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan agunan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).
Oleh lantaran itu, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027.
"Kami minta support Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini agar program-program prioritas nasional dapat melangkah optimal," jelas dia.
"Artinya selama 2 tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat nan terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu upaya afirmatif, dengan anggaran nan 25 persen lebih rendah dibanding tahun 2025," pungkasnya.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·