Mensos soal Polemik Data Desil: Warga Bisa Ajukan Pemutakhiran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan pemutakhiran info andaikan merasa penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya.

Gus Ipul mengatakan masyarakat nan merasa ada ketidaktepatan info dapat menyampaikan keluhan sekaligus mengusulkan pemutakhiran.

“Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat Command Center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA Center, ada aplikasi Cek Bansos, alias datang ke kelurahan dan desa masing-masing. Di sana ada operator info desa, disiapkan aplikasinya aplikasi SIKS-NG,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan beragam saluran agar masyarakat nan merasa tidak lagi menerima bansos akibat perubahan desil dapat segera memperbaiki datanya.

“Jadi semua sudah kita siapkan beragam saluran agar masyarakat bisa segera memperbaiki. PBI juga begitu, kita sudah lakukan beragam langkah agar mereka nan berkuasa betul-betul bisa menerima,” jelas dia.

Gus Ipul menegaskan setiap kesalahan alias ketidaktepatan sasaran dalam info bakal ditindaklanjuti pemerintah. Dia memastikan pemerintah terbuka terhadap laporan masyarakat.

“Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka,” katanya.

Dia mengatakan masyarakat nan menemukan adanya persoalan dalam info penerima bansos juga dapat menyampaikan laporan. Pemerintah, kata dia, bakal menindaklanjuti laporan tersebut untuk dilakukan pemutakhiran.

“Jadi jika sekarang ada keluhan-keluhan, ‘Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,’ itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan persoalan tersebut berangkaian dengan proses konsolidasi dan pemutakhiran info penerima program pemerintah. Menurutnya, pemerintah terus memperbaiki info dengan menghubungkan info nan dimiliki kementerian dan lembaga di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi nan pertama-tama perlu saya sampaikan, ini bagian dari konsolidasi info ya. Kita terus memperbaiki info kita dan menyambungkan dengan seluruh info nan dimiliki oleh kementerian, lembaga, di bawah pengendaliannya BPS. Jadi BPS nan mengendalikan, kita semua membantu untuk melakukan pemutakhiran. Ini penting, lantaran info menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka nan berhak,” ungkapnya.

Dia mengatakan upaya konsolidasi info tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengarahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjawab keluhan masyarakat mengenai support sosial maupun subsidi sosial nan dinilai belum tepat sasaran.

“Sejak 2 tahun terakhir ini, kita mau menindaklanjuti pengarahan Presiden dan keluhan-keluhan masyarakat di mana sering disampaikan info tidak tepat sasaran, info kurang tepat sasaran, info diterima oleh mereka nan tidak berhak, apakah itu support sosial maupun subsidi sosial. Nah, untuk itulah sejak tahun 2025 pertama kali seluruh info itu dikumpulkan menjadi satu dan satu-satunya pengelola adalah BPS,” ujar Gus Ipul.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui dalam proses konsolidasi tersebut tetap dimungkinkan adanya info nan belum sinkron. Dia memastikan pemerintah terus melakukan perbaikan.

“Nah, dalam rangka inilah mungkin kadang-kadang ada hal-hal nan belum sinkron dan itu terus kita perbaiki,” katanya.

Menurut Gus Ipul, pemerintah justru mau melibatkan masyarakat dalam proses pemutakhiran agar info nan digunakan untuk menentukan penerima program betul-betul akurat.

“Prinsip nan pertama bahwa pemerintah mau terbuka. Pemerintah di bawah pengarahan Bapak Presiden Prabowo mau melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh info nan akurat,” ucapnya.

Dia menjelaskan sejak 2025 seluruh info dikonsolidasikan dengan BPS sebagai pengelola tunggal. Data nan berasal dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah wilayah kemudian diintegrasikan.

Selain membuka kanal pengaduan, pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi bansos. Menurut Gus Ipul, sistem tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam memberikan usul maupun sanggahan terhadap info penerima bansos.

“Kalau tanya soal pendesilan, kelak BPS bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu, tetapi paling tidak ini kita manfaatkan untuk mempertajam sasaran,” ujar Gus Ipul.

“Desil 1 itu adalah 10% golongan nan secara sosial ekonomi berada paling bawah. Ukurannya banyak, tidak hanya penghasilan, ya, banyak sekali ukurannya. Nah, kemudian ada desil 2, 10% di tingkat 2, dan seterusnya sampai 10. Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran,” sambungnya.

Dia mencontohkan pembagian sasaran program berasas desil. Sekolah rakyat direncanakan konsentrasi kepada desil 1, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk desil 1 dan 2, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias support sembako untuk desil 1 hingga 4. Sementara itu, PBI disebut dapat menjangkau hingga desil 7.

“Jadi dengan begitu kita harapkan ya bahwa jika terjadi hal-hal nan mungkin tidak sesuai, maka kita buka saluran seluas-luasnya,” tuturnya.

Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial berbareng Kementerian Desa bekerja sama dengan BPS untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, laporan tidak hanya diterima melalui kanal resmi, tetapi juga dari media sosial.

“Apakah itu lewat saluran-saluran resmi kita alias lewat medsos. Jadi nan di medsos itu, itu kita tindak lanjuti semua. Kita tindak lanjuti dengan sistem nan telah kita buat,” ungkapnya.

Dia menegaskan tidak ada pemisah waktu unik untuk menyelesaikan seluruh persoalan desil. Sebab, menurut Gus Ipul, info sosial ekonomi masyarakat berkarakter bergerak dan dapat berubah setiap hari.

“Ya bukan penyelesaian ya, lantaran info kita dinamis. Data kita itu bergerak sekali kan? Setiap hari ada nan meninggal, sering saya sampaikan. Tiap hari ada nan lahir, setiap hari ada nan menikah, setiap hari ada nan pindah tempat, setiap hari ada nan naik kelas, setiap hari ada nan turun kelas. Nah, maka itu sistem ini kita perkuat,” ujarnya.

Untuk memperkuat kecermatan data, Gus Ipul menyebut BPS juga menyelenggarakan sensus pada tahun ini. Hasil sensus tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mempunyai info nan lebih akurat.

Selain itu, digitalisasi bansos nan saat ini tetap diuji coba di sejumlah titik bakal diterapkan secara lebih luas pada 2027.

“Apa itu digitalisasi bansos? Digitalisasi bansos adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas ya, memperoleh kewenangan mengajukan,” kata Gus Ipul.

“Jadi setiap orang, wartawan, siapa pun boleh mengajukan, ‘Saya memerlukan support sosial,’ tapi nan bakal menolak kelak sistem, ya. Akan nan menolak sistem. ‘Anda berkuasa mendapatkan support lantaran Anda memenuhi kriteria. Anda tidak mendapatkan support lantaran Anda tidak memenuhi kriteria. Anda punya tanah sekian hektar, sekian ribu meter sesuai di dalam sertifikat nan tercatat di ATR/BPN, Anda punya mobil, Anda punya ini’,” tambahnya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berambisi info kepemilikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercatat sehingga support diberikan kepada mereka nan betul-betul memenuhi persyaratan.

“Jadi kami minta masyarakat ya, jika misalnya menemukan penerima faedah alias masyarakat nan tidak layak menerima alias masyarakat nan memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude ya, ya itu bisa kita perbaiki segera,” tuturnya.

“Itu adalah upaya pemerintah membuka diri. Pemerintah tidak mau menutup-nutupi info ini, malah justru kita buka partisipasi masyarakat. Jadi jika ada keluhan, setiap ada fakta-fakta nan ada di lapangan, kita segera tindak lanjuti, kita segera mutakhirkan,” lanjut dia.

Terkait sistem pengukuran desil secara lebih rinci, Gus Ipul menyerahkan penjelasannya kepada BPS. Dia juga menyebut pemerintah terbuka untuk berbincang dengan lembaga-lembaga nan mempunyai perhatian terhadap persoalan pendataan bansos.

“Kalau untuk gimana ngukur pendesilan, kelak BPS. Kemudian nan kedua, kita juga siap berdiskusi, berdebat. Banyak itu beberapa lembaga mengusulkan untuk berdiskusi, untuk berdebat. BPS terbuka dan Kementerian Sosial ikut berkontribusi di situ,” pungkasnya.