Menperin soal Subsidi Motor Listrik Rp 5 Juta: Masih Tunggu PMK

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Diana, penduduk berpose saat mendapatkan doorprize motor listrik di Pasar Murah Pemerintah. Foto: Dok. Bakom RI

Pemerintah tetap menggodok skema subsidi kendaraan listrik, termasuk besaran insentif untuk motor listrik nan disebut-sebut berada di kisaran Rp 5 juta per unit. Hingga kini, kebijakan tersebut belum diputuskan lantaran tetap dibahas lintas kementerian.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, nomor subsidi belum diumumkan secara resmi. Pembahasan tetap berjalan di level teknis, mencakup metode, mekanisme, hingga proses upaya penyaluran insentif.

“Saya kira, tetap dalam tahap pembahasan di tim teknis mengenai berapa jumlah subsidinya, metodenya seperti apa, upaya prosesnya seperti apa kelak kita telaah antara tim teknis, antara kedua kementerian (Kementerian Keuangan dan Kemenperin),” kata Agus kepada wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (28/7).

Ia menambahkan, kepastian besaran subsidi bakal dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Terkait nomor Rp 5 juta nan beredar, Agus meminta publik menunggu patokan resmi tersebut, meski dia menilai nominal itu cukup ideal untuk mendorong pasar kendaraan listrik.

“Kalau nomor Rp 5 juta subsidi, tetap kudu kita tunggu PMK-nya. Karena sekali lagi, memang tetap dibahas antara tim teknis seperti apa,” jelas Agus.

video story embed

Menurut Agus, pemberian subsidi menjadi sinyal kuat pemerintah untuk mempercepat mengambil kendaraan listrik sekaligus memperkuat ketahanan daya nasional. Hal ini dinilai krusial di tengah dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan di Selat Hormuz nan berpengaruh pada pasokan energi.

Selain itu, besaran subsidi juga bakal menentukan jumlah unit motor listrik nan bisa didukung, tergantung pada alokasi anggaran nan disiapkan Kementerian Keuangan.

Tak hanya motor listrik, pemerintah juga mempertimbangkan insentif untuk seluruh jenis kendaraan berbasis listrik. Agus menyebut, arah kebijakan ke depan bakal semakin konsentrasi pada penguatan ketahanan energi, selain tetap memperhatikan aspek pengurangan emisi.

“Semua harus, semua kelak bakal berbasis electric vehicle. Karena sekali lagi dulu waktu kita kreasi program EV itu kan tetap kita menggunakan pendekatan pengurangan emisi. Itu juga penting. Nah tapi sekarang dengan adanya pengalaman kita mengatakan Hormuz sehingga itu juga kudu dikaitkan dan mungkin lebih krusial terhadap ketahanan energi. Jadi ketahanan daya itu mengurangi ketergantungan kita terhadap impor BBM,” jelasnya.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan