MenPAN-RB Rini: Sukses Pemimpin Bukan Sekadar Laporan dan Rapat

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberi pesan untuk para ketua lembaga agar bisa memberi akibat terukur kepada masyarakat.

Menurutnya, kesuksesan seorang pemimpin organisasi tidak lagi diukur dari seberapa komplit laporan tertulis alias seberapa sering rapat digelar. Dampak terukur artinya segala nan dikerjakan dari atas meja kerja, bisa dilihat, dirasakan, dan diukur dampaknya secara nyata.

"Reformasi birokrasi tidak lagi diukur dari seberapa komplit laporan alias seberapa intens rapat nan digelar. Dari prosedur, kita kudu melangkah ke akibat nan terukur," kata Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).

Hal itu dia sampaikan dalam aktivitas Pelepasan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI Tahun 2026, di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (3/9).

Rini mengungkapkan keberhasilan reformasi birokrasi diukur berasas masalah-masalah esensial bangsa ini. Proyek perubahan peserta PKN dilihat dari perubahan nyata nan terjadi di lingkup instansinya bertugas. Seperti seberapa jauh nomor kemiskinan turun di wilayah masing-masing peserta, seberapa mudah perizinan bisa diurus, jumlah nomor stunting nan turun, serta kemudahan masyarakat mengakses jasa dasar, dan lain sebagainya.

"Inilah prinsip dari reformasi birokrasi kita. Dari sasaran presiden, kudu menjadi akibat nyata nan dirasakan oleh rakyat," ujar Rini.

Rini menjelaskan persoalan nan ada dalam masyarakat semakin kompleks dan berkaitan. Masalah seperti kemiskinan, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, maupun pelayanan publik tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Hal nan perlu dikuatkan adalah harmoni, pembagian peran, dan keahlian untuk saling melengkapi.

Masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan jika tetap bekerja secara silo alias tetap ada ego sektoral. Kolaborasi lintas sektor bukan menjadi pilihan, tetapi menjadi syarat keberhasilan pembangunan nan merata.

Rini mengatakan seorang pemimpin adalah connector nan menghubungkan kebutuhan masyarakat, politik, hingga kepentingan teknokratik.

"Pemimpin juga kudu bisa membangun kepercayaan, mendengar perspektif nan berbeda, menghapus sekat birokrasi, dan menggerakkan beragam pihak untuk bekerja menuju tujuan nan sama," ungkap Rini.

PKN Tingkat I adalah training struktural kepemimpinan strategis bagi ASN hingga perwira nan menduduki alias bakal menduduki kedudukan ketua tinggi madya. Rini memberi pesan agar jejaring nan terbentuk dari PKN ini kudu dijaga untuk saling berganti perspektif, membuka ruang kolaborasi, dan menghubungkan aktor, sumber daya, serta kebijakan.

Angkatan PKN ini bisa menjadi collaborative hub dalam memecahkan masalah lintas instansi. Terutama masalah-masalah mengenai perbaikan dan ekspansi jangkauan pelayanan publik.

"Jadilah pemimpin nan bukan hanya transformasional, namun juga autentik; nan bukan hanya konsentrasi pada sasaran kinerja, namun juga memanusiakan manusia nan menjadi tanggung jawab kepemimpinannya," kata Rini.

Sementara itu, Kepala LAN, Muhammad Taufiq mendukung pengarahan Menteri Rini. Menurut Taufiq, Indonesia memerlukan pemimpin strategis nasional nan bisa bekerja melampaui pemisah instansi. Visi besar pembangunan kudu bisa diterjemahkan dan menyatukan kebijakan sektoral nan tersebar, mengelola kepentingan nan berbeda, dan memastikan bahwa seluruh sumber daya negara bergerak menuju hasil nan sama.

Kepemimpinan strategis menuntut disiplin untuk membedakan antara aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak.

"Kita tidak boleh merasa sukses hanya lantaran telah bekerja keras. Kita baru layak menyebut keberhasilan andaikan kerja tersebut memperbaiki kehidupan masyarakat," pungkas Taufiq.

(prf/ega)