Menlu Ungkap ASEAN Apresiasi Pemerintahan Baru Myanmar Bebaskan Tahanan Politik

Jakarta - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa situasi di Myanmar turut dibahas dalam forum retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina beberapa hari lalu. Pembahasan termasuk soal pemilu dan terbentuknya pemerintahan baru Myanmar hasil pemilihan tersebut.

Sugiono menjelaskan, sejak awal Indonesia menekankan bahwa proses pemilu di Myanmar kudu berjalan secara inklusif dan bisa menjawab beragam persoalan nan terjadi di negara tersebut. Proses politik itu juga diharapkan dapat membawa perdamaian dan menciptakan situasi nan lebih baik bagi masyarakat Myanmar

"Kemudian pada kesempatan retreat kemarin juga dibahas mengenai situasi di Myanmar, seperti kita ketahui berbareng bahwa pemilu telah terjadi, kemudian pemerintahan nan baru hasil pemilu tersebut sudah terbentuk. Dari awal posisi Indonesia adalah jika pemilu tersebut berlangsung, pemilu nan berjalan kudu inklusif, kemudian bisa men-address masalah-masalah nan ada di sana, kemudian juga bisa membawa perdamaian, kemudian bisa menciptakan suatu situasi nan lebih baik," kata Sugiono dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/5/2026).

Indonesia, menurutnya, tetap berpegang pada prinsip five-point consensus ASEAN nan selama ini menjadi referensi utama dalam penyelesaian krisis di Myanmar. Dalam pembahasan tersebut, negara-negara ASEAN turut menyoroti sejumlah langkah positif nan dilakukan pemerintahan baru Myanmar.

Salah satunya adalah pembebasan lebih dari 6.000 tahanan politik sebagaimana disampaikan pihak Myanmar, serta perubahan status tahanan terhadap tokoh kerakyatan Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Setelah pemilu ada beberapa gestur positif nan dinilai juga perlu diapresiasi nan dilakukan oleh pemerintah baru, ialah di antaranya pembebasan, jika nomor nan disebut oleh pihak Myanmar sekitar 6.000 lebih tahanan politik, kemudian juga perubahan status tahanan dari Aung San Suu Kyi," ucapnya.

Sugiono menilai langkah tersebut merupakan bagian dari progres dalam upaya memenuhi penerapan five-point consensus nan selama ini didorong ASEAN. Selain itu, negara-negara ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur nan perlu dilakukan untuk merespons perkembangan terbaru di Myanmar.

"Saya kira ini merupakan satu progres dalam rangka memenuhi five-point consensus nan menjadi kewajiban. Ini nan kemudian dibahas dan langkah-langkah terukur apa nan perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres nan terjadi di Myanmar ini," ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Sugiono, seluruh negara personil ASEAN mempunyai pandangan nan sama bahwa Myanmar kudu terus dirangkul sebagai bagian dari family besar ASEAN. Negara-negara personil juga sepakat untuk terus memberikan perhatian dan keterlibatan konstruktif agar Myanmar dapat memperbaiki situasi di negaranya.

"Pada intinya semua beranggapan sepaham bahwa sebagai satu family dalam sebuah area ASEAN, negara-negara personil kudu terus memberikan perhatiannya, concern-nya, dan terus men-engage Myanmar untuk bisa menemukan jalan nan mereka tentukan sendiri dalam rangka memperbaiki situasi di negaranya," ucapnya.

(eva/zap)