Menkop Perkuat Koordinasi untuk Pastikan Kesiapan Operasionalisasi KDKMP

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antarkementerian/lembaga (K/L) dan BUMN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), hari ini. Rakortas tersebut membahas persiapan kunjungan ke 107 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak nan bakal dimulai, Kamis (15/10/2026) besok.

Ferry mengatakan bahwa kunjungan ke 107 titik KDKMP menjadi bagian dari upaya untuk memastikan KDKMP siap beraksi melayani masyarakat. Kunjungan tersebut sebagai sampel dari puluhan ribu KDKMP nan telah selesai pembangunannya untuk dilakukan pengecekan apakah seluruh perangkat dan kelengkapan KDKMP siap mendukung percepatan operasionalisasinya.

"Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat, khususnya peralatan bersubsidi, apakah ada halangan alias tidak. Nanti secara harian bakal dimonitor," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).

Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, serta sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, dan Direksi BUMN.

Ferry menegaskan bahwa keberhasilan operasionalisasi KDKMP menuntut koordinasi dan sinergi dengan beragam pihak lintas K/L ataupun BUMN. Oleh lantaran itu, Ferry berambisi koordinasi dan sinergi tersebut dapat terus dijaga secara berkepanjangan agar keberadaan KDKMP dapat menjadi instrumen utama penguatan ekonomi di desa serta memberikan faedah nan lebih luas bagi masyarakat.

"Bapak Presiden mau agar KDKMP sudah bisa beraksi sebanyak mungkin. Maka kita mau melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP, dan lainnya," ucapnya.

Dalam skema operasionalnya, Agrinas mendapat penugasan mengoperasikan KDKMP selama dua tahun sebagai masa transisi berasas Perpres Nomor 82 Tahun 2026. Penugasan mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan usaha, pencapaian target, pendampingan dan evaluasi, pengembangan sistem nan terintegrasi dengan Simkopdes, hingga penyusunan laporan, SOP, sasaran kinerja, dan tata kerja.

Sementara itu, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa mulai tanggal 15 Oktober 2026, bakal dilakukan kunjungan lapangan secara maraton oleh pemerintah pusat ke KDKMP di beragam wilayah di Indonesia guna memastikan kesiapan operasionalisasi.

Ditargetkan sebanyak 8.000 unit KDKMP dapat beraksi di akhir bulan ini sehingga kesiapan teknis maupun nonteknis lainnya sangat dibutuhkan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mulai memantau kesiapan peralatan dagangan serta sarana dan prasarana KDKMP agar operasionalisasinya dapat maksimal.

"Mulai besok bakal dilakukan monitoring ke Kopdes ini, 8.000 dulu pertama, selama delapan hari ini bakal ngecek terus, apa nan belum, apa nan sudah, ada nan sudah baik, ada nan belum," tutupnya.

Tonton juga video "Menkop Ferry Ingin Cita-cita Bung Hatta soal Koperasi Terus Dilanjutkan"

(akd/ega)