Menkop Pastikan Anggaran Rp 103 Miliar Bukan Khusus untuk Podcast

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan pemberitaan mengenai anggaran Rp 103 miliar nan disebut dialokasikan untuk podcast. Dia menegaskan anggaran tersebut tidak diperuntukkan unik untuk podcast, melainkan berangkaian dengan kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi dalam mendukung penyampaian program dan kebijakan perkoperasian kepada masyarakat.

Ferry, menerangkan alokasi anggaran tersebut mencakup penyelenggaraan kegunaan hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, serta support tata usaha, teknologi informasi, dan infrastruktur.

"Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada kegunaan humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan beragam support lainnya nan diperlukan dalam penyelenggaraan tugas kementerian," jelas Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Hal tersebut disampaikan Menkop Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jejeran Kemenkop serta personil Komisi VI DPR RI.

Dia menambahkan komunikasi publik juga memerlukan pengetahuan dan skill nan ahli agar info mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara luas.

"Ilmu komunikasi mempunyai peran krusial dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara ahli sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas pemerintahan," ujarnya.

Menurutnya, support tersebut diperlukan agar beragam program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia, baik koperasi eksisting nan terus diperkuat maupun KDKMP nan sedang dikembangkan.

"Tidak tepat jika kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegas Ferry.

Dalam Raker tersebut, Kemenkop juga mengusulkan tambahan anggaran untuk memperkuat penyelenggaraan program perkoperasian, terutama untuk penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran lantaran Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP," kata Ferry.

Dia menegaskan Kemenkop tetap berkomitmen memastikan setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan menghasilkan keahlian nan terukur.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi keahlian Kemenkop dan meminta agar kebutuhan anggaran ke depan diarahkan secara spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP, melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta tenaga pendamping nan ahli dan berbasis kinerja.

"Koperasi, termasuk KDKMP, kudu mempunyai manajemen dan tata kelola nan sehat sehingga bisa memberikan faedah ekonomi nyata bagi masyarakat," tutup Eko.

(prf/ega)