Menkomdigi Ungkap AI Bisa Dongkrak PDB Indonesia hingga 3,67 Persen

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut, mengambil kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI) berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan.

Ia memperkirakan pemanfaatan teknologi ini dapat menambah kontribusi hingga 3,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

“Daya saing hari ini tidak lagi ditentukan oleh sumber daya, tetapi oleh keahlian beradaptasi dengan teknologi, terutama AI,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4).

Menurut dia, posisi Indonesia saat ini cukup strategis untuk memaksimalkan kesempatan dari perkembangan teknologi tersebut. Hal ini didukung oleh ekosistem digital nan dinilai semakin kuat serta pertumbuhan ekonomi digital nan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

“Nilai sekarang bergeser, bukan lagi soal sumber daya, tetapi keahlian kita mengelola info menjadi solusi,” jelasnya.

Ia juga mengutip info Bank Dunia nan menempatkan Indonesia di ranking ke-41 dari 198 negara dalam transformasi digital. Indonesia juga masuk dalam Kategori A untuk transformasi digital publik nan dinilai kuat.

“Indonesia terus memperkuat posisi sebagai kekuatan utama ekonomi digital di Asia Tenggara,” ungkap Meutya.

Dia menilai krusial untuk melakukan percepatan mengambil AI di sektor-sektor strategis. Menurut Meutya, sektor finansial dan ritel dinilai telah lebih maju dibandingkan sektor lainnya.

Ia menekankan perlunya percepatan pemanfaatan AI di sektor strategis lain seperti kesehatan, pertanian, dan manufaktur, nan dinilai mempunyai potensi akibat besar terhadap produktivitas dan efisiensi.

“Kesehatan, pertanian, dan manufaktur kudu dipercepat lantaran di sanalah akibat terbesar bisa kita ciptakan,” tegasnya.

Di sisi lain, Meutya juga menyoroti pentingnya tata kelola AI nan kuat di tengah perkembangan teknologi nan sangat cepat. Ia menilai izin menjadi kebutuhan mendesak agar pemanfaatan AI tetap kondusif dan bertanggung jawab.

“Regulasi AI bukan lagi pilihan, ini kebutuhan nan mendesak dan tidak terhindarkan,” ujarnya.

Pemerintah saat ini telah merampungkan Peraturan Presiden mengenai peta jalan dan etika AI nasional. Regulasi tersebut sekarang tinggal menunggu pengesahan sebagai dasar kebijakan.

“Peta jalan ini memberi arah nan jelas sekaligus memastikan perlindungan publik dari beragam akibat AI,” pungkasnya.