Menko Polkam Minta Pemda Terdepan Tangkal Hoaks di Ruang Digital

, BANJARBARU, – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah wilayah (pemda) menjadi nan terdepan dalam menyampaikan info kepada publik. Langkah ini dinilai krusial untuk menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi nan dapat menggerus kepercayaan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat melakukan kunjungan kerja dan ramah tamah dengan pemerintah wilayah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu. Ia menekankan bahwa pemda berbareng unsur forum koordinasi ketua wilayah (forkopimda) kudu memperkuat pengelolaan info seiring pesatnya perkembangan ruang digital.

“Ruang digital saat ini menjadi medan strategis nan kudu dikuasai berbareng lantaran arus info nan tidak dikelola dengan baik dapat membentuk persepsi publik nan keliru terhadap kondisi bangsa,” ujar Djamari. Ia mengingatkan bahwa pertarungan sesungguhnya sekarang berada di medan digital, dan sekali saja tidak dikuasai, maka bakal kalah.

Antisipasi Kekosongan Informasi

Menko Polkam menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah wilayah lebih awal di ruang digital. Tujuannya adalah untuk menyampaikan info nan betul dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kekosongan informasi. Kekosongan ini, menurutnya, sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak nan tidak bertanggung jawab.

“Kekosongan info dapat dimanfaatkan pihak lain untuk menyebarkan narasi nan memperburuk keadaan, sehingga pemerintah kudu bisa memberikan penjelasan secara cepat, tepat dan sesuai fakta,” tegasnya. Oleh lantaran itu, pendekatan proaktif dalam mengelola komunikasi publik menjadi sebuah keharusan.

Usul Pembentukan Wadah Pengelolaan Isu

Dalam kesempatan tersebut, Djamari mengusulkan agar setiap wilayah membentuk sebuah wadah unik nan bekerja mencermati isu-isu nan berkembang. Wadah ini kudu bisa mengelola dinamika info di masyarakat dengan melibatkan beragam unsur, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak mengenai lainnya.

Ia menilai pengelolaan info tidak boleh hanya berkarakter reaktif setelah muncul persoalan. Sebaliknya, kudu ada langkah antisipasi nan matang agar pemerintah bisa mengendalikan potensi gangguan terhadap stabilitas sejak awal. Kekompakan forkopimda disebut sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah.

“Sinergi seluruh unsur wilayah dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan info mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan secara baik kepada masyarakat,” ujar Djamari. Dengan kerja sama nan solid, masyarakat diharapkan merasa lebih tenang lantaran para pemimpin bisa bekerja berbareng menghadapi beragam tantangan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara