Menkes Ungkap Anomali BPJS: Uang Dibayar Tak Semua untuk Orang Termiskin

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin rapat dengan Komisi IX DPR membahas info penerima support BPJS. Menkes Budi menyampaikan adanya anomali setelah info mulai desentralisasi oleh BPS.

"Dengan adanya perapian info oleh BPS nan tersentralisasi ini, duduk ada Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes, kita lihat ada anomali," kata Budi saat rapat kerja di Komisi IX DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Budi menyampaikan anomali tersebut berangkaian adanya support pemerintah mengenai BPJS nan tidak tepat sasaran. Ia menyebut support itu harusnya untuk orang miskin.

"Bahwa duit nan kita bayarkan itu tidak semuanya untuk orang termiskin, ada juga 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan info di BPS," ucap dia.

Budi lantas membeberkan temuan tersebut. Salah satunya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kemenkes nan terdata ada 47 ribuan orang bisa nan mendapatkan bantuan.

"Contoh PBI nan dibayarkan Kemenkes itu tetap ada dari 96 jutaan itu tetap ada 47 ribu (47.210) nan kurang tepat sasaran. Kalau saya boleh berbual sedikit, Pak Kuntha Sekjen saya dulu itu masuk di situ," ucap dia.

Selanjutnya, info lebih besar ditemukan di support PBU pemda dan PBPU-BP kelas 3. Budi menyebut ada ketidaktepatan pemberian support hingga puluhan jutaan orang.

"Kemudian misalnya PBU pemda, itu ada juga 35 juta (35.121.405) nan kita identifikasi berasas info BPS nan kurang tepat sasaran, PBPU-BP kelas 3 itu ada juga 11 juta (11.424.141) nan kurang tepat sasaran," benernya.

Budi memastikan anomali tersebut bakal dibenahi. Budi menyebut bakal ada pengalihan support dari nan penduduk lebih mampu.

"Pemerintah memandang demi keadilan, angka-angka nan kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke nan lebih membutuhkan, jadi ada beberapa kawan kita di desil 5 nan tidak bisa masuk PBI, lebih baik kita kurangi desil 10 nan 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuota ke nan desil 5," jelas dia.

"Kita tetap lihat tetap ada lumayan besar nih puluhan juta dari info 159 juta nan belum tepat sasaran. Pemerintah begitu sudah ada integrasi data-data ini kita mau mendistribusikan PBI ke orang nan berkuasa berbasis info BPS tadi," lanjutnya.

Saksikan Live DetikSore:

(maa/rfs)