Menjaga Ketahanan Energi Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik Global

Menjaga Ketahanan Energi Nasional di Tengah Gejolak Geopolitik Global (Foto: Freepik)

JAKARTA - Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, ketahanan energi kembali menjadi prioritas utama banyak negara, termasuk Indonesia. Disrupsi rantai pasok, dinamika kawasan, serta kejuaraan dunia dalam memperebutkan investasi di sektor daya mendorong pemerintah dan pelaku industri bekerja sama guna menjaga pasokan daya nasional.

Saat ini pemerintah telah menetapkan satu kebijakan nan strategis demi memastikan adanya kesiapan pasokan daya bagi kebutuhan domestik. Pemerintah tidak mengizinkan kontraktor melakukan ekspor minyak mentah nan menjadi bagian mereka demi memastikan kebutuhan minyak mentah untuk dalam negeri Indonesia tercukupi. 

Meskipun terkesan merubah ketentuan nan ada di dalam perjanjian bagi hasil (PSC) antara pemerintah dan kontraktor, namun kebijakan ini dinilai cukup krusial dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor daya dan sekaligus menjaga stabilitas daya nasional di tengah volatilitas global.

Sebagai perwakilan pelaku upaya di sektor hulu migas, Indonesian Petroleum Association (IPA) menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menahan porsi ekspor minyak mentah bagian kontraktor demi menjaga ketahanan daya nasional. 

IPA menilai, kebijakan ini dapat diterapkan sepanjang tidak ada pihak dalam PSC Contract nan dirugikan, lantaran semua pihak, baik pemerintah dan perusahaan-perusahaan migas, sama-sama ini memastikan kebutuhan daya di dalam negeri tetap terjaga.

“Kebijakan tersebut tidak bakal merugikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lantaran dilaksanakan dengan prinsip no gain no loss. Artinya, perusahaan migas nan sebelumnya mempunyai perjanjian ekspor minyak mentah tetap bakal mendapatkan kepastian penjualan, di mana minyak tersebut bakal diserap oleh Pertamina dengan nilai nan setara,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian IPA Marjolijn Wajong di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Namun demikian, IPA mengingatkan pentingnya pengelolaan masa transisi dalam penerapan kebijakan tersebut. Proses pengalihan lifting dari ekspor ke pasar domestik perlu dipastikan melangkah lancar agar tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas produksi maupun operasional di lapangan.