Hasto: PDIP Tak Setuju Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah

Surabaya, CNN Indonesia --

PDIP tegas menolak wacana pemilihan kepala wilayah (Pilkada) tanpa calon wakil kepada wilayah nan belakangan mencuat di DPR RI.

Wacana itu sebelumnya dilontarkan Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB nan mengusulkan agar Pilkada hanya diikuti calon kepala wilayah tanpa calon wakil kepala daerah.

"Kami enggak setuju," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat dijumpai di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).

Hasto menjelaskan substansi Pilkada lahir dari semangat reformasi nan memindahkan kedaulatan dari tangan penguasa ke tangan rakyat.

Ia menyebut konsep kepala wilayah dan wakil kepala wilayah sudah melekat dalam sistem meskipun dalam praktiknya kerap muncul persoalan antara keduanya setelah terpilih.

"Jadi substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan nan sebelumnya ditentukan oleh penguasa. Kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat," ucap Hasto.

"Ya konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu nan sudah melekat. Dan sesuatu nan hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan nan muncul antara kepala wilayah dan wakil kepala daerah," lanjutnya.

Menurut Hasto, rumor nan lebih mendesak bagi PDIP bukan soal peniadaan kedudukan wakil kepala daerah, melainkan gimana mempersiapkan calon-calon kepala wilayah secara sistemik agar setiap penduduk negara mempunyai kesempatan nan sama untuk dicalonkan, dengan partai berkedudukan sebagai wadah pembinaan calon pemimpin.

"Isu nan terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah nan pertama gimana kita menyiapkan calon-calon kepala wilayah secara sistemik. Bagaimana setiap penduduk negara punya kewenangan untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana untuk menggembleng calon-calon pemimpin tersebut," ujarnya.

Selain soal penyiapan calon, Hasto juga menyoroti pentingnya menekan biaya politik tinggi dalam proses pencalonan kepala wilayah dan wakil kepala daerah.

PDIP menyatakan telah membangun sistem sekolah partai dan patokan internal untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi, dengan kepala wilayah dari PDIP disebut tidak mengeluarkan biaya unik untuk proses tersebut lantaran mengandalkan sistem gotong-royong partai.

Hasto turut mengaitkan persoalan biaya politik tinggi dengan kondisi fiskal negara saat ini, nan menurutnya terdampak oleh sejumlah program pembangunan prasarana pada era sebelumnya seperti proyek kereta sigap dan pemindahan ibu kota. Ia menilai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi semestinya menjadi prioritas nan lebih penting.

Ia juga menyinggung soal politik tata ruang dan pentingnya menjaga lahan pertanian, dengan mencontohkan kebijakan transportasi massal berbasis kereta api di Belanda nan menurutnya tidak mengubah kegunaan lahan sawah menjadi area industri.

Hasto menegaskan keberadaan kedudukan wakil kepala wilayah tetap diperlukan sebagai bagian dari sistem pemerintahan, termasuk untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti kepala wilayah nan berhalangan menjalankan tugas.

"Jadi, bukan kemudian meniadakan salah satu jabatan. Karena juga kudu dipikirkan jika terjadi kondisi darurat. Misalnya kepala wilayah berhalangan, kan kita kudu ada mekanisme. Itu sudah sudah masuk di dalam kultur tata pemerintahan kita. Itu pandangan PDIP. Jadi, kami enggak setuju," ujarnya.

Wacana pemilihan kepala wilayah (pilkada) tanpa calon wakil kepala wilayah mencuat di DPR setelah disinggung personil Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin dalam rapat berbareng Menteri dalam Negeri (Mendagri) pada 30 Juli lalu.

Khozin terutama menyoroti pembagian peran antara kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan dinilai tidak proporsional. Selama ini, kata dia, kepala wilayah hanya dijadikan vote getter di pemilu, namun tak mempunyai peran signifikan setelah terpilih

"Kita pilih saja kepala wilayah tanpa wakil. Wakil kepala wilayah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, iba wakil kepala wilayah saat ini," kata Khozin.

(frd/fra)

[Gambas:Video CNN]