Menilik 4 Fokus Apresiasi Pemda 2026 Batch II Regional Sulawesi, Apa Saja?

Jakarta -

Pemerintah wilayah (pemda) mempunyai peran krusial dalam memastikan beragam kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Mulai dari lingkungan nan bersih dan nyaman, jasa kesehatan nan mudah dijangkau, pendidikan nan merata, hingga kediaman nan layak.

Pemenuhan kebutuhan tersebut tentu mempunyai tantangan nan berbeda di setiap daerah. Pengelolaan sampah dan lingkungan memerlukan penanganan nan berkelanjutan. Di bagian kesehatan dan pendidikan, akses serta kualitas jasa perlu terus diperkuat.

Sementara itu, penyediaan kediaman layak juga tetap menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebutuhan tersebut kemudian dapat dilihat melalui sejumlah program nan dijalankan pemda di wilayah masing-masing.

Setidaknya ada empat bagian nan bergesekan langsung dengan kehidupan masyarakat, ialah Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri

Pengelolaan lingkungan tidak hanya berbincang soal kebersihan. Sampah juga perlu ditangani sejak dari sumbernya hingga proses pengolahan, antara lain melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan pengolahan sampah menjadi energi.

Dilansir dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gerakan Indonesia ASRI alias Aman, Sehat, Resik, dan Indah didorong agar tidak sekadar menjadi aktivitas sesaat. Gerakan tersebut diarahkan menjadi budaya melalui tindakan nyata dalam menjaga lingkungan.

Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Kemudahan masyarakat memperoleh jasa kesehatan juga memerlukan sistem nan terintegrasi. Salah satunya melalui NIK Sehat nan mengintegrasikan info kependudukan dengan jasa JKN BPJS Kesehatan.

Dikutip dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, penggunaan NIK sebagai identitas dalam jasa kesehatan membantu mempercepat proses verifikasi sekaligus mengurangi ketidaksesuaian data. Peserta JKN juga dapat menggunakan NIK alias KTP elektronik saat mengakses layanan.

Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu jasa dasar nan perlu tersedia secara setara dan merata. Pemda mempunyai peran untuk memastikan akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat di beragam kondisi, termasuk golongan rentan.

Mengutip laman Kemendagri, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib nan berangkaian dengan pelayanan dasar. Karena itu, pemda perlu memprioritaskan jasa pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Implementasi Program 3 Juta Rumah

Hunian layak juga menjadi kebutuhan dasar nan memerlukan keterlibatan pemda. Dalam Program 3 Juta Rumah, pemda berkedudukan mendukung pembangunan maupun perbaikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kemendagri juga mendorong kemudahan bagi MBR melalui kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan pertimbangan Kemendagri, penerapan kebijakan tersebut tetap berbeda di sejumlah daerah.

Keempat bagian tersebut menjadi ruang untuk mengapresiasi beragam upaya pemerintah wilayah dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat di wilayahnya. Program maupun langkah nyata nan dijalankan wilayah menjadi bagian krusial dalam memandang gimana kebutuhan masyarakat dijawab di tingkat lokal.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi melanjutkan rangkaian apresiasi nan sebelumnya digelar di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah Regional Sumatera di Batam, Regional Jawa dan Bali di Pulau Dewata, serta Regional Kalimantan di Balikpapan, rangkaian tersebut sekarang bersambung ke Regional Sulawesi.

Sejumlah pemerintah wilayah di Sulawesi bakal mendapat sorotan atas program dan penemuan nan dijalankan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan akses jasa kesehatan dan pendidikan, hingga penyediaan kediaman layak bagi masyarakat.

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi pada Jumat, 10 September 2026, pukul 19.00 WITA. Kegiatan ini dapat disaksikan melalui live streaming di detikcom dan detikSulsel.

(akn/ega)