Menhub Usul Tambah Anggaran Rp 20 T buat Tingkatkan Keselamatan-Stimulus Tarif

Jakarta -

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan tambahan anggaran Rp 20,11 triliun untuk 2027. Anggaran ini sebagian besar digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan support pelayanan, termasuk stimulus tarif pikulan pada 2027.

Dudy mengatakan berasas surat berbareng Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, pagu sugestif nan diterima Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp 28,34 triliun. Di tahun depan, Dudy memastikan penyusunan program dan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga konektivitas nasional, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung agenda pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai prioritas nasional.

"Kementerian Perhubungan memperoleh pagu sugestif Tahun 2027 sebesar Rp 28,34 triliun," ujar Dudy saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Dudy menjelaskan terdapat gap anggaran jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan rencana strategis maupun pagu kebutuhan pada 2027. Ia menyebut pagu sugestif 2027 sebesar Rp 28,34 triliun jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan rencana nan sebesar Rp 46,21 triliun terdapat gap Rp 17,87 triliun.

Begitu pula jika dibandingkan ke pagu kebutuhan 2027 sebesar Rp 55,16 triliun, Dudy menyebut terdapat gap sebesar Rp 26,82 triliun. Ia pun mengusulkan tambahan anggaran Rp 20,11 triliun.

"Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun nan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya aset keselamatan, serta keberlangsungan operasional kementerian," tambah Dudy.

Kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari support keselamatan sebesar Rp 7,98 triliun, support pelayanan sebesar Rp 9,17 triliun, jasa keperintisan sebesar Rp 957 miliar, dan shopping pegawai sebesar Rp 2 triliun.

Dudy merinci kebutuhan support keselamatan pemeliharaan/pengadaan/pemasangan/perlengkapan jalan serta penanganan letak Rp 663,3 miliar, peningkatan sarana bantu navigasi pelayanan (SBNP), docking kapal, pengadaan kapal dan peralatan SAR, serta ramp check sebesar Rp 897,7 miliar, pemenuhan akomodasi keselamatan dan keamanan, serta pengawasan pengendalian keselamatan dan keamanan penerbangan Rp 2,92 triliun, serta peningkatan pengoperasian dan perawatan prasarana KA serta penanganan perlintasan sebidang Rp 3,49 triliun.

Dalam kebutuhan support pelayanan, Dudy menyebut pemenuhan prioritas nasional, termasuk persinyalan kereta api memerlukan Rp 791,5 miliar untuk penyelenggaraan tugas dan kegunaan sebesar Rp 2,4 triliun serta prioritas lainnya, meliputi revitalisasi dan peningkatan terminal penumpang dan pengembangan SDM transportasi sebesar Rp5,3 triliun.

"Dukungan stimulus tarif transportasi sebesar Rp643,3 miliar nan meliputi jasa masyarakat pada periode pikulan Natal dan Tahun Baru, pikulan Lebaran, serta pikulan libur sekolah," tambah Dudy.

Lalu, tetap dibutuhkan anggaran untuk jasa keperintisan sebesar Rp 957 miliar. Serta, shopping pegawai sebesar Rp 2 triliun.

"Pagu sugestif nan diterima saat ini belum memenuhi kebutuhan shopping pegawai selama 1 tahun penuh. Tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung kebutuhan 59.682 pegawai nan bekerja di instansi pusat, UPT, pelabuhan bandara-bandar udara, stasiun, balai pengujian, perlintasan, serta unit pelayanan transportasi lainnya di seluruh Indonesia," jelas Dudy.

(rea/ara)