Sistem Pemerintahan Digital Dikembangkan, Luhut Jamin Korupsi Makin Susah!

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Jakarta -

Digitalisasi pemerintahan nan tengah dikembangkan berpotensi menekan kebocoran anggaran hingga ribuan triliun rupiah. Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, digitalisasi di sistem pemerintahan bakal mempersempit ruang korupsi.

Pemerintah bakal memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengintegrasikan dan mengolah beragam data. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintah.

"Dan itu bakal membikin efisien, dan kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, alias sangat kurang untuk korupsi," kata Luhut dalam konvensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat sistem ini melangkah sepenuhnya, Luhut memperkirakan anggaran negara nan bisa dihemat mencapai Rp 2.000 triliun. Angka tersebut berasal dari kebocoran anggaran, termasuk dari mineral kritis nan tata kelolanya terus diperbaiki.

"Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Angkanya, ada tadi data, saya nggak ingat semua. Kebocoran dan juga seperti tadi nan Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol," tuturnya.

Ia mencontohkan penerapan sistem digital nan telah diterapkan melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) untuk komoditas batu bara dan nikel.

"Jadi pakai sistem ini. Dan kita coba dengan SIMBARA kan, SIMBARA kan sudah, batu bara, SIMBARA nikel sudah. Ini tinggal mengembangkan terus aja ini," tambah Luhut.

Pada kesempatan itu, Luhut menyinggung sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis AI nan ditargetkan meluncur pada Oktober-November 2026. Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi shopping sekitar Rp 170-260 triliun, setara US$ 10-15 miliar.

Angka tersebut merupakan perkiraan strategis, bukan penghematan nan telah terealisasi, dan tetap berjuntai pada kualitas info serta keberhasilan perluasan. Setiap perubahan info wajib mempunyai jejak audit nan jelas.

(ily/ara)

Selengkapnya
Sumber detik finance
detik finance