Menguji Anggaran di Negeri Rawan Bencana

Penulis: Sri Gusni Febriasari 

Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (ILUNI FKM UI), Founder Komunitas Sobat Sehat.

JAKARTA - Rp 2,01 triliun menjadi Rp 491 miliar. Angka itu bukan sekadar statistik dalam lembar APBN,  melainkan selisih antara kesiapan dan kerentanan kita menghadapi bencana, tepat ketika sejumlah gunung api aktif di beragam wilayah Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas nyaris bersamaan.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah gunung api aktif di Indonesia berada pada level aktivitas nan perlu diwaspadai, sementara Anak Krakatau mengalami bagian erupsi menerus nan dimulai pada 4 September apalagi Warga di sejumlah wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung kudu menghadapi akibat sebaran abu vulkanik.

Sebagai negara di jalur ring of fire, kita semestinya tidak asing dengan situasi ini. Namun pertanyaan nan tetap perlu terus kita ajukan: sudahkah kesiapsiagaan kita, secara kelembagaan dan anggaran, sepadan dengan akibat nan kita tahu pasti bakal terus datang?

Respons Kesehatan nan Patut Diapresiasi

Pada awal September 2026, Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Edaran (SE Kemenkes) Nomor KL.01.02/A/17765/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau, ditujukan ke seluruh Dinas Kesehatan, rumah sakit, unit kekarantinaan kesehatan, hingga Puskesmas di seluruh Indonesia.

Isinya komprehensif: peringatan bahwa abu vulkanik dapat memicu gangguan pernapasan, iritasi mata dan kulit, serta memperberat asma, PPOK, dan penyakit jantung; imbauan perlindungan diri bagi masyarakat; serta petunjuk kesiapsiagaan akomodasi kesehatan, termasuk kesiapan tenaga, oksigen, obat, dan surveilans melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons.

Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam rapat terbatas penanganan musibah pada 7 September 2026, menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk mitigasi musibah "harus kita tambah secara signifikan”. Pernyataan tersebut membuka ruang untuk menguji kembali apakah kreasi anggaran kebencanaan selama ini betul-betul sejalan dengan profil akibat Indonesia. 

Namun, Sebagai praktisi kesehatan masyarakat, saya memandang bahwa pengarahan sebaik apa pun hanya bakal berakibat nyata jika diikuti support sumber daya nan konsisten hingga ke garis depan. Di sinilah pekerjaan rumah berbareng nan perlu terus kita kawal.