BPS Pertegas Sistem Desil Bukan untuk Turunkan Tingkat Kemiskinan

Jakarta, CNBC Indonesia- Banyak masyarakat nan menyampaikan bahwa desil mereka tidak sesuai dengan kondisi nan sebenarnya. Ada nan merasa kehidupannya serba terbatas, tetapi tercatat pada desil nan cukup tinggi. Ada pula nan memandang posisi desilnya meningkat cukup jauh dibandingkan sebelumnya.

Dari sini muncul dugaan bahwa melalui sistem desil, pemerintah sedang melakukan rekayasa info untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin. Sebab, banyak sekali masyarakat nan hidupnya serba terbatas namun tercatat berada pada desil nan relatif tinggi.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bukanlah label alias status kesejahteraan penduduk. Desil juga bukan ukuran kemiskinan. Desil pada DTSEN merupakan pemeringkatan relatif.

"Seluruh family di Indonesia ditempatkan ke dalam sepuluh golongan dengan jumlah nan relatif sama besar berasas tingkat kesejahteraannya. Desil 1 adalah golongan masyarakat nan relatif paling tidak sejahtera, sedangkan Desil 10 adalah golongan nan relatif paling sejahtera," tulis BPS dikutip Rabu (9/9/2026).

Artinya, ketika di suatu wilayah seluruh penduduknya berada dalam kondisi sangat sejahtera, maka dalam pemeringkatan desil tetap bakal ada masyarakat nan masuk ke dalam Desil 1, 2, 3, dan seterusnya.

"Hal itu tidak berfaedah masyarakat nan berada pada Desil 1 pada wilayah tersebut adalah masyarakat miskin," tulis BPS.

BPS menjelaskan penentuan desil dilakukan melalui pemodelan statistikProxy Means Testatas beragam variabel, lantaran Indonesia belum mempunyai info penghasilan alias pendapatan masyarakat secara lengkap.

Pendekatan ini juga digunakan oleh beberapa negara berkembang dan disarankan oleh Bank Dunia.

Pemeringkatan pada DTSEN mempertimbangkan beragam karakter sosial ekonomi secara bersama-sama. Antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan daya untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

"Karena pemeringkatan ini berkarakter relatif, posisi suatu family dapat berubah ketika info family tersebut diperbarui alias ketika kondisi family lain berubah," terang BPS.

Sementara itu, nomor kemiskinan mempunyai ukuran dan pengukuran nan sama sekali berbeda.

Dalam pengukuran kemiskinan BPS, seseorang dikategorikan miskin berasas pengeluaran perkapita dibandingkan dengan Garis Kemiskinan. Angka kemiskinan dihitung dengan metodologi nan telah ditetapkan berdasarkanCost of Basic Needsatau biaya kebutuhan dasar, meliputi pengeluaran makanan dan nonmakanan, dan menggunakan sumber info nan berbeda dari pemeringkatan desil.

Garis kemiskinan dihitung berasas hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) nan memotret alias mengumpulkan info tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

Pada Maret 2026, BPS mencatat persentase masyarakat miskin Indonesia sebesar 8,07% alias 22,93 juta orang. Secara rata-rata nasional, garis kemiskinan rumah tangga adalah Rp3.091.866 per bulan.

"Dengan demikian, perubahan desil tidak sama dengan perubahan nomor kemiskinan. Hal ini krusial lantaran keduanya sering dipahami seolah-olah merupakan satu ukuran. Desil digunakan untuk pemeringkatan kesejahteraan dalam DTSEN dan berkarakter mikro lantaran menggambarkan kondisi setiap family alias penduduk. Sementara itu, nomor kemiskinan BPS merupakan parameter makro nan menggambarkan kondisi kemiskinan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota," jelas BPS.

BPS menegaskan desil pada DTSEN digunakan sebagai salah satu parameter dalam penyaluran program pemerintah agar menjadi lebih tepat sasaran, sedangkan nomor kemiskinan BPS ditujukan untuk mengukur keberhasilan pembangunan oleh pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Oleh lantaran itu, jika posisi suatu family alias seseorang pada DTSEN berubah, misalnya dari Desil 1 menjadi Desil 6, tidak berfaedah jumlah masyarakat nan relatif paling tidak sejahtera (desil 1) otomatis berkurang. Sebab, ketika ada nan naik desil, ada pula family alias seseorang nan desilnya turun dan jumlah family alias masyarakat pada setiap desil relatif sama.

"Ketika masyarakat merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisi nan sebenarnya, pemutakhiran berdikari menjadi sangat penting. Sebab, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat, dan info perlu mengikuti perubahan tersebut. Oleh karena itu, DTSEN terus diperbarui dan disempurnakan, baik melalui proses ground checking, pemanfaatan info administasi, hingga pemutakhiran berdikari melalui beragam kanal nan disediakan pemerintah," tutup BPS.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]