Mengapa Orang Baik Gagal di Birokrasi?

Pencopotan dua pejabat di Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai dugaan malaadministrasi dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pertengahan Mei ini bukan sekadar buletin duka administratif. Ini adalah drama kolosal birokrasi nan terus berulang: ketika sistem gagal, nan dicari adalah "kepala" untuk dipenggal, bukan akar masalah untuk dibenahi. Fenomena ini mempertegas wajah original birokrasi kita nan lebih memuja kesempurnaan arsip daripada keberhasilan substansi. Kejadian ini menjadi sirine keras bagi manajemen talenta nasional bahwa kita sedang berada dalam krisis perlindungan terhadap integritas teknokratis.

Kultus Formalisme Digital

Kita sedang terjebak dalam apa nan saya sebut sebagai "Kultus Formalisme Digital". Seolah-olah dengan kehadiran aplikasi e-Kinerja, e-Katalog, hingga beragam platform pemantau, semua urusan tata kelola selesai. Padahal, di kembali layar digital tersebut, realitas nan dihadapi para aparatur adalah rimba tekanan nan luar biasa. Data Survei Penilaian Integritas (SPI) nan dirilis KPK secara konsisten menunjukkan bahwa akibat intervensi pemimpin tetap menjadi hantu paling menakutkan dalam proses pengadaan peralatan dan jasa.

Banyak pejabat publik nan dicopot sebenarnya bukan lantaran mereka tidak kompeten secara teknis, melainkan lantaran mereka kandas melakukan senam akrobatik di antara dua kutub nan saling menjepit. Di satu sisi ada visi perubahan nan progresif dan tuntutan kecepatan penyerapan anggaran, namun di sisi lain ada patokan administratif nan kaku seperti baja dan seringkali tertinggal dari dinamika zaman. Dalam posisi ini, talenta terbaik birokrasi hanyalah "bumper" nan siap penyok kapan saja. Ketika muncul masalah norma alias temuan malaadministrasi, ketua dengan mudah berkilah bahwa itu adalah "kesalahan prosedur bawahan". Inilah manajemen cuci tangan nan secara perlahan namun pasti sedang melumpuhkan motivasi talenta-talenta terbaik bangsa.

Tragedi Nadiem dan Paradoks Chromebook

Narasi mengenai "orang baik nan kandas di birokrasi" menemukan cerminnya nan paling cerah pada sosok Nadiem Makarim. Nadiem datang ke panggung kekuasaan dengan membawa semangat disrupsi, mencoba mendobrak kekakuan pendidikan dengan logika teknologi nan lincah unik startup. Namun, proyek ambisius seperti pengadaan massal Chromebook menjadi saksi bisu gimana visi besar seorang "anak baik" dari bumi korporat bisa layu, alias apalagi menjadi bumerang, di tangan birokrasi nan belum siap secara mentalitas maupun infrastruktur.

Secara administratif, proyek Chromebook mungkin dianggap sukses lantaran nomor penyerapan anggarannya tinggi dan ribuan unit sukses dikirimkan ke beragam penjuru negeri. Namun secara fungsional, teknologi tersebut seringkali menjadi "benda mati" di daerah. Hal ini terjadi lantaran halangan birokrasi lokal, ketidaksiapan ekosistem SDM di sekolah, hingga kakunya patokan pertanggungjawaban aset nan membikin kepala sekolah takut menggunakannya secara bebas.

Nadiem, dengan segala niat baiknya untuk mendigitalisasi negeri, justru terjebak dalam labirin administratif nan dia coba runtuhkan. Di sini kita memandang sebuah ironi: birokrasi kita mempunyai keimunan nan begitu kuat sehingga dia bisa "menelan" para pembaru dan memuntahkannya kembali sebagai pejabat nan gagal. Masalahnya bukan pada niat sang menteri, melainkan pada ketidakmampuan sistem untuk menerjemahkan visi lincah menjadi aktivitas organik di tingkat pelaksana tanpa menciptakan akibat norma bagi para birokrat pekerjaan di bawahnya.

Mentalitas "Asal Centang" dan Matinya Inovasi

Kegagalan-kegagalan ini berakibat sistemik pada ilmu jiwa SDM publik. Lahirlah generasi birokrat nan saya sebut sebagai Safety-Player Bureaucrats. Mereka adalah talenta-talenta pandai nan memilih untuk tidak lagi berinovasi. Fokus utama mereka bukan lagi memberikan nilai tambah pada pelayanan publik, melainkan memastikan semua kolom di aplikasi keahlian "tercentang hijau". Mereka mengisi laporan harian dengan narasi bagus nan seringkali fiktif demi menyenangkan algoritma sistem pemantau, sementara masalah esensial di lapangan dibiarkan membusuk tanpa solusi.

Catatan Ombudsman RI mengenai tetap tingginya laporan malaadministrasi di tengah gempuran digitalisasi adalah bukti autentik bahwa kita hanya menyentuh kulit luar. Kita mendigitalisasi prosedur, tapi tetap mempertahankan mentalitas feodal dalam pengambilan keputusan. Jika setiap penemuan nan mengandung akibat administratif mini langsung dihadiahi pencopotan alias stigmatisasi "gagal", jangan minta visi Indonesia Emas 2045 bakal diisi oleh SDM unggul nan berani mengambil risiko. Kita justru sedang melakukan seleksi alam terbalik: menyisakan mereka nan paling pandai mencari kondusif dan membuang mereka nan paling gigih melakukan terobosan.

Mendesain Ulang Perlindungan Talenta

Lalu, gimana kita menyelamatkan "orang-orang baik" ini agar tidak terus menjadi tumbal? Pertama, pengembangan SDM birokrasi melalui Human Capital Development Plan (HCDP) kudu berakhir menjadi sekadar tumpukan arsip syarat administratif. HCDP kudu dirancang ulang untuk mencakup perlindungan terhadap integritas teknokratis. Perlu ada sistem perlindungan norma dan etik bagi pejabat nan berani menolak intervensi ketua nan menyimpang dari prosedur.

Kedua, kita butuh kepemimpinan inklusif nan tidak hanya menuntut loyalitas buta. Pemimpin di lembaga pemerintah kudu berani memikul tanggung jawab atas akibat kebijakan nan mereka ambil, bukan justru mengumpankan bawahannya saat audit tiba. Ketiga, standar pertimbangan keahlian kudu diubah dari sekadar kepatuhan administratif menjadi efektivitas substansi. Kegagalan sebuah proyek seperti Chromebook tidak boleh hanya dibebankan pada pejabat teknis jika sejak awal kreasi kebijakannya memang tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan.

Penutup

Menghukum perseorangan memang mudah dan memberikan kepuasan semu bagi kemarahan publik sesaat. Namun, selama sistem birokrasi kita tetap menjadi "mesin pencetak tumbal", pencopotan pejabat di Kemensos alias kegagalan visi menteri seperti Nadiem Makarim hanya bakal menjadi interlude menuju kasus-kasus berikutnya. Kita kudu berani mengakui bahwa saat ini kita tidak kekurangan orang pandai alias orang baik. Kita hanya mempunyai sistem nan membikin orang baik nyaris mustahil untuk sukses tanpa kudu mengorbankan integritasnya.

Sudah saatnya kita berakhir berpura-pura bahwa birokrasi kita baik-baik saja hanya lantaran semua sudah serba aplikasi. Tanpa keberanian membedah borok kepemimpinan nan feodal dan memberikan ruang kondusif bagi inovasi, birokrasi kita hanya bakal menjadi kuburan massal bagi mimpi-mimpi kemajuan bangsa. Kita butuh birokrasi nan memanusiakan talenta, bukan nan menjadikannya tumbal demi menyelamatkan gambaran penguasa.