Mengakhiri Tragedi Perlintasan Kereta: Belajar dari India, Solusi bagi Indonesia

Tabrakan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (17/5) malam nan menewaskan 16 orang menjadi pengingat pahit bahwa keselamatan di sektor perkeretaapian kita tetap menyisakan persoalan serius. Belum reda duka tersebut, publik kembali dikejutkan oleh kecelakaan di perlintasan swadaya di Desa Sidorejo, Pulokulon, Grobogan, Jawa Tengah. Sebuah mobil rombongan pengantar haji tertabrak Kereta Api Argo Bromo Anggrek, dengan jumlah korban meninggal nan awalnya empat orang, kemudian bertambah menjadi lima. Dua peristiwa ini menegaskan satu hal: tragedi di perlintasan kereta bukanlah kejadian nan terisolasi, melainkan pola nan terus berulang.

Selama ini, solusi nan diandalkan adalah palang pintu—baik manual maupun otomatis. Namun, pendekatan ini sesungguhnya hanya berkarakter mitigatif, bukan solutif. Ia berjuntai pada kepatuhan manusia, sementara realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek manusia justru menjadi titik paling rentan. Maka, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kita bakal terus mengelola risiko, alias mulai berani menghilangkannya?

Pengalaman saya selama nyaris satu dasawarsa di India memberikan perspektif alternatif. Di kota seperti New Delhi, perlintasan sebidang nyaris tidak lagi ditemukan. Pemerintah India secara berjenjang menggantinya dengan flyover, underpass, dan jalur rel nan sepenuhnya terpisah dari lampau lintas kendaraan. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui kebijakan jangka panjang nan sistematis.

Melalui Indian Railways, India menjalankan program besar-besaran untuk menghapus perlintasan sebidang, terutama nan tidak dijaga (unmanned crossings). Dampaknya signifikan: kecelakaan di titik-titik tersebut menurun drastis, apalagi mendekati nol di banyak wilayah. Ini menunjukkan bahwa solusi berbasis infrastruktur—bukan sekadar pengawasan—memang efektif dalam mengurangi akibat kecelakaan.

Namun, keberhasilan India tidak bisa diadopsi secara mentah di Indonesia. Ada tantangan struktural nan perlu dihadapi secara jujur. Salah satunya adalah persoalan tumpang tindih kepemilikan dan pengelolaan lahan antara pemerintah wilayah dan lembaga seperti PT Kereta Api Indonesia. Tanpa kejelasan otoritas, pembangunan flyover alias underpass berpotensi tersendat oleh bentrok kepentingan dan birokrasi nan berbelit.

Karena itu, diperlukan intervensi kuat dari pemerintah pusat untuk mengharmonisasi kebijakan lintas sektor. Program penghapusan perlintasan sebidang perlu ditetapkan sebagai prioritas nasional, apalagi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga mempunyai kekuatan koordinasi nan lebih terintegrasi. Konsolidasi lahan, percepatan pembebasan tanah, dan penyederhanaan izin menjadi prasyarat utama.

Selain persoalan lahan, Indonesia juga menghadapi tantangan geografis dan suasana nan berbeda dari India. Curah hujan nan tinggi membikin pembangunan underpass berisiko terhadap banjir. Namun, ini bukan argumen untuk menolak solusi, melainkan untuk memperbaiki desainnya. Teknologi rekayasa sipil saat ini memungkinkan pembangunan underpass nan tahan genangan melalui sistem pompa otomatis, drainase terintegrasi, serta pemantauan berbasis digital. Di wilayah dengan akibat tinggi, flyover dapat menjadi pengganti utama nan lebih aman.

Dengan demikian, pendekatan nan perlu diambil Indonesia adalah adaptif, bukan imitatif. Tidak semua solusi India kudu diterapkan secara seragam, tetapi prinsip dasarnya tetap relevan: menghilangkan titik bentrok antara rel dan jalan raya.

Lebih dari itu, kita juga perlu mengubah langkah pandang. Selama ini, kecelakaan di perlintasan sering dianggap sebagai akibat kelalaian individu. Padahal, dalam perspektif kebijakan publik, kecelakaan nan berulang adalah indikasi kegagalan sistem. Negara mempunyai tanggung jawab untuk merancang prasarana nan meminimalkan ketergantungan pada perilaku manusia.

Pengalaman India menunjukkan bahwa penurunan nomor kecelakaan bukanlah hasil dari peningkatan disiplin semata, melainkan dari keberanian untuk melakukan perubahan struktural. Eliminasi perlintasan sebidang terbukti efektif dalam menekan kecelakaan secara signifikan. Ini adalah pelajaran krusial bagi Indonesia, nan hingga sekarang tetap berjuntai pada sistem lama.

Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita: terus mempertahankan sistem nan berisiko tinggi, alias mulai berinvestasi pada solusi jangka panjang nan menyelamatkan nyawa. Indonesia tidak kekurangan teknologi, juga tidak kekurangan sumber daya. nan dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama.

Tragedi di perlintasan kereta semestinya tidak lagi menjadi buletin rutin. Ia kudu menjadi momentum untuk perubahan. Karena setiap kecelakaan nan terjadi bukan sekadar nomor statistik, melainkan kehilangan nan sebenarnya bisa dicegah.