Mendagri Usul Tambah Anggaran Rp 6,2 T untuk Bencana Sumatera hingga RUU Pemilu

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 6,27 triliun. Tito mengatakan usulan tambahan itu bakal digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi musibah Sumatera hingga program-program strategis lainnya.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR, di kompleks parlemen Senayan, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Tito mengatakan saat ini pagu sugestif pada 2027 sebesar Rp 4,65 triliun.

"Pagu sugestif tahun 2027 kesimpulannya adalah Rp 4,65 triliun dari Bappenas dan Kemenkeu. Dari info tersebut, dari nomor ini, dan memandang dari kebutuhan program aktivitas nan bakal diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan support tambahan sebanyak Rp 6,27 triliun," kata Tito.

"Sehingga kami minta izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Itu sudah termasuk DKPP," sambungnya.

Tito menjelaskan tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendukung beragam program prioritas nasional. Salah satunya, kata dia, support untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera sebesar Rp 403 miliar.

"Belanja non-operasional sebanyak usulan tambahan Rp 5,01 triliun, nan dialokasikan antara lain untuk program 23 program kerja prioritas nasional untuk mendukung program nasional sebanyak Rp 810 miliar. Di antaranya untuk rehab dan rekon pasca musibah Sumatera sebesar Rp 403 miliar, di mana kami sebagai Kasatgas," jelasnya.

Dia mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bakal berjalan tiga tahun. Sebab itu, kata dia, anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dititipkan pada Kemendagri.

"Kami mengusulkan anggaran Rp 403 miliar untuk tahun depan juga untuk pemulihan percepatan musibah Sumatera, lantaran percepatan musibah Sumatera itu direncanakan berjalan tiga tahun, 2026, 2027, 2028. Ini untuk support satuan tugas tapi dananya dititipkan di Kemendagri," ujarnya.

Selain itu, usulan anggaran tersebut juga untuk mendukung pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebesar Rp 28,4 miliar. Tito mengatakan usulan tambahan itu juga bakal digunakan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

"Memperkuat reformasi politik norma dan birokrasi, sebanyak Rp 417 miliar. Ini di antaranya juga adalah dalam rangka untuk penyiapan juga revisi undang-undang, misalnya partai politik dan lain-lain, pemiluan, pilkada," katanya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan usulan tambahan anggaran ini untuk melaksanakan aktivitas pemberian award kepada wilayah nan berprestasi sebesar Rp 1 triliun. Menurutnya, anggaran aktivitas tersebut sempat berkurang lantaran mengalami realomasi anggaran Kemenkeu.

"Oleh lantaran itu, di tahun depan untuk memperkuat sistem reward and punishment, suasana kompetitif antar daerah, kami tetap mengusulkan tahun depan diberikan anggaran sebanyak Rp 1 triliun dalam rangka untuk insentif fiskal daerah," ucap Tito.

Kemendagri juga mengusulkan pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa info kependudukan Ditjen Dukcapil sebesar Rp 651 miliar. Dia mengatakan biaya itu bakal digunakan untuk memperkuat jasa publik.

"Kami menyarankan agar dapat digunakan oleh Kemendagri itu sebanyak Rp 651 miliar, nan bakal digunakan untuk penguatan jasa publik, terutama Dukcapil, terutama nan kami betul-betul sangat konsen lantaran pemerintah bakal meluncurkan e-government nan platform utamanya dari info Dukcapil," tuturnya.

(amw/whn)