Mendagri Ungkap 79 Pemda Butuh Tambahan Rp 14 T buat Bayar Pegawai

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya memetakan ada 79 pemerintah wilayah nan butuh tambahan biaya alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun.

Tito juga bilang sebetulnya untuk menyelesaikan masalah penghasilan pegawai nan terjadi saat ini suntikan Rp 3,5 triliun juga sudah cukup. Namun, untuk memperkuat finansial wilayah agar masalah penghasilan tenaga kerja tak terjadi lagi butuh Rp 14 triliun. Bahkan, menurut kalkulasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, butuh Rp 20 triliun untuk menyelesaikan masalah kesulitan bayar penghasilan pegawai.

"Jadi jika shopping pegawainya 79 itu jika nggak salah nyaris Rp 3,5 triliun gitu nan jika ditambah nan lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp 14-an triliun. Tapi jika datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira nyaris Rp 20 triliun," ujar Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026) kemarin.

Menurutnya memang banyak sekali pemerintah wilayah nan meminta tambahan dana. Namun, ketika ditindaklanjuti oleh pihaknya ke wilayah banyak wilayah nan sebenarnya tetap bisa menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan efisiensi untuk bayar penghasilan pegawainya.

Nah dari banyaknya pemerintah daerah, pihaknya memetakan ada 79 wilayah nan betul-betul butuh support dan tak bisa lagi mengharapkan hasil DBH ataupun efisiensi anggaran.

"Ada wilayah nan mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah (APBD) tetap nggak cukup. DBH nggak ada, alias ada DBH tapi nggak cukup bayar biaya pegawai, nggak ada jalan lain ini kudu top up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang paling tidak 79," beber Tito.

Sebelumnya, Purbaya pernah mengatakan ada sekitar 400 lebih pemerintah wilayah nan butuh tambahan dana. Tito pun meluruskan pernyataan itu, menurutnya nan butuh tambahan biaya DAU hanya 79. Ratusan wilayah nan disebut Purbaya menurutnya adalah wilayah nan mempunyai kewenangan DBH, tapi belum dibayarkan pemerintah pusat.

"409 itu adalah nan DBH-nya belum dibayarkan. Ya, jadi bukan nan enggak bisa bayar, ya, nan enggak bisa bayar shopping pegawai kami lihat minimal 79," beber Tito.

(acd/acd)