Mendagri Tito: Penghargaan untuk Pemda jadi Cara Dorong Kinerja dan Bangun Kepercayaan Publik

Liputan6.com, Palembang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai pemberian penghargaan kepada pemerintah wilayah menjadi salah satu strategi efektif untuk membangun suasana kompetitif nan sehat antardaerah. Menurut dia, langkah tersebut juga dapat mendorong kepala wilayah agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.

“Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan suasana kompetitif agar wilayah bisa memacu kinerjanya lebih optimal,” ujar Mendagri dalam aktivitas Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 nan digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).

Tito menjelaskan, Indonesia mempunyai tingkat kompleksitas tinggi dalam tata kelola pemerintahan wilayah lantaran mencakup 552 wilayah nan terdiri atas 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Karena itu, menurut dia, pendekatan pembinaan tidak cukup hanya berbasis pengawasan, tetapi juga perlu disertai sistem penghargaan.

“Saya beranggapan bahwa kita juga perlu dari Kemendagri untuk memberikan carrot alias penghargaan reward kepada rekan-rekan nan dianggap baik,” kata Mendagri.

Lebih jauh, Tito menekankan bahwa penghargaan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Di tengah banyaknya pemberitaan negatif tentang pemerintah daerah, dia menilai penghargaan ini krusial untuk menghadirkan keseimbangan info kepada publik. Menurut dia, tetap banyak kepala wilayah nan bekerja baik, namun belum mendapat sorotan nan cukup.

“Banyak kepala wilayah nan baik banyak kepala wilayah nan berjuang, turun ke lapangan berjumpa masyarakat masuk ke perdalaman berjumpa masyarakatnya nan kurang mampu, kurang beruntung, imajinatif membikin terobosan-terobosan penemuan di beragam bidang,” ungkapnya.

Karena itu, publikasi terhadap wilayah penerima penghargaan dipandang menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dan menumbuhkan kejuaraan nan sehat. Narasi positif nan dibangun, menurut Tito, kudu bertumpu pada keahlian nyata nan berbasis info dan parameter terukur agar capaian wilayah bisa terekspos lebih luas.

Dalam kesempatan nan sama, Tito juga mengumumkan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi wilayah berprestasi dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut, kata dia, bakal disalurkan langsung ke kas wilayah sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi nan diterima oleh Bapak-Ibu [Pemda] itu bukan untuk pribadi. Tapi masuk dalam tambahan APBD, nan bakal kami transfer kelak ke rekening RKUD [yaitu] rekening umum wilayah masing-masing,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berasas info Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari unsur pemerintah dan media. Adapun parameter utama nan digunakan mencakup pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta penemuan pembiayaan daerah.

“ini 4 kategori nan sebetulnya datanya sudah ada datanya di BPS nan stuntingnya turun, kemiskinan turun, kemudian nan apa inflasinya terkendali semuanya sudah ada di BPS,” jelasnya.

Untuk menjaga keadilan dalam kompetisi, pemerintah menerapkan sistem penilaian berbasis regional dengan membagi wilayah ke dalam enam wilayah. Dengan skema tersebut, wilayah nan mempunyai kapabilitas fiskal relatif setara diharapkan dapat bersaing secara lebih proporsional.