Forum Praksis: Indonesia Perlu Revolusi Mental untuk Selamatkan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dinilai memerlukan revolusi mental agar pembangunan tidak semata mengejar untung ekonomi jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Gagasan tersebut mengemuka dalam Forum Praksis Seri ke-22 berjudul Menakar Dinamika Demokrasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia nan digelar di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Salah satu narasumber, Muljadi Tantra, memaparkan Indonesia telah kehilangan rimba dalam jumlah sangat besar selama beberapa dasawarsa terakhir. Pada periode 1985–1997, Indonesia kehilangan sekitar 20 juta hektare rimba alias rata-rata 1,7 juta hektare per tahun. Periode 1997–2000 kehilangan rimba meningkat menjadi 10,5 juta hektare, termasuk sekitar 8 juta hektare akibat kebakaran, alias rata-rata 3,5 juta hektare per tahun. Sementara pada 2002–2025, luas rimba nan lenyap mencapai sekitar 33 juta hektare, termasuk 5 juta hektare nan terbakar, alias rata-rata 1,4 juta hektare per tahun.

Menurut Muljadi, deforestasi dipicu beragam faktor, mulai dari ekspansi perkebunan kelapa sawit nan dipandang sebagai strategic green asset untuk mengurangi kemiskinan, pengembangan daya terbarukan seperti etanol, upaya mencapai swasembada daya dan pangan, hingga pembangunan tambak (aquaculture) nan dianggap sebagai solusi ekonomi non-ekstraktif. Di sisi lain, rimba tetap kerap dipandang tidak mempunyai nilai ekonomi sehingga mudah dialihfungsikan.

Karena itu, dia menilai Indonesia memerlukan revolusi mental dalam mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam, menurutnya, kudu dibangun di atas etika dan langkah berpikir jangka panjang (legacy thinking), bukan sekadar mengejar untung sesaat.

"Perlu dibangkitkan niat baik untuk mengelola lingkungan hidup secara etis. Alih-alih mengejar tujuan dan untung jangka pendek, kita kudu menyiapkan warisan bagi generasi berikutnya. Itu berfaedah dibutuhkan kesediaan untuk tidak seenaknya menebang dan menjual pohon demi untung hari ini," ujar Muljadi.

Mantan mahir semikonduktor nan selama 17 tahun bekerja di Silicon Valley, Amerika Serikat, itu juga menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah, bumi usaha, dan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan lingkungan memerlukan communal thinking, ialah langkah berpikir nan mengutamakan kepentingan berbareng di atas kepentingan individu.

Saat ini Muljadi menjabat Direktur Teknik PT Bintuni Utama Murni Wood Industries. Melalui konsep Bintuni Blue Carbon, perusahaannya mengelola sekitar 80.000 hektare rimba bakau di Teluk Bintuni, Papua. Konsep tersebut tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga menopang kehidupan masyarakat dari tujuh suku nan tinggal di area tersebut. Dengan paradigma alam adalah rumah kita, rimba dipandang sebagai aset nan dapat dimanfaatkan secara berkepanjangan tanpa dirusak.

Dalam forum nan sama, Direktur Eksekutif INKRISPENA Wasi Gede Puraka menyoroti transformasi dunia menuju ekonomi rendah karbon nan menjadikan mineral kritis sebagai komoditas strategis dalam ekonomi politik internasasional. Menurutnya, Indonesia telah merespons perubahan tersebut melalui kebijakan hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industrialisasi nasional, serta memperbesar posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global.

Meski demikian, Gede menilai keberhasilan ekonomi tersebut kudu diimbangi dengan penguatan kualitas demokrasi, tata kelola lingkungan hidup, perlindungan kewenangan asasi manusia, serta hubungan nan sehat antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Berdasarkan sintesis beragam kajian pada periode 2020–2025 mengenai tata kelola pertambangan, reformasi norma minerba, kondisi ketenagakerjaan industri nikel, dan perkembangan tata kelola dunia mineral kritis, dia menyimpulkan keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan ekspor. Keberhasilan tersebut juga berjuntai pada keahlian kerakyatan Indonesia membangun tata kelola nan akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan ekologis.

Tanpa pembaruan kelembagaan tersebut, kata Gede, transisi daya berpotensi melahirkan corak baru ekstraktivisme hijau (green extractivism) nan memindahkan beban sosial dan ekologis kepada masyarakat lokal.

"Keberhasilan industrialisasi hanya dapat dipertahankan andaikan disertai penguatan tata kelola demokratis nan bisa menyeimbangkan kepentingan investasi, perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap kewenangan asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat," kata Gede.