Mendagri Tito: Honorer Bom Waktu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan tenaga honorer di pemerintah wilayah bisa menjadi peledak waktu nan membebani kondisi fiskal pemerintah daerah. Hal ini ditegaskannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Dia pun meminta agar kepala daerah, gubernur dan bupati alias walikota, agar tidak melakukan rekrutmen tenaga honorer saat ini. Pemerintah pusat sudah menegaskan rekrutmen honorer tidak diperbolehkan lagi.

"Karena bakal menjadi beban, beban shopping pegawai dan beban kepala wilayah berikutnya. (Honorer) Bom waktu!" tegas Tito dalam rapat kerja nan juga dihadiri oleh sejumlah gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia.

Dia juga mewanti-wanti dengan adanya beban fiskal, jangan sampai tenaga honorer nan sudah ada sejak lama jangan dikurangi, hingga akhirnya mereka menjadi pengangguran.

Jika pemerintah wilayah mau berhemat lantaran beban shopping pegawai nan berat, Tito mendorong kepala dearah untuk memangkas shopping tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

"Belanja Tunjangan Penghasilan Pegawai sama dengan Tukin di pusat namanya...itu di postur belanja," ujar Tito.

Di postur pendapatan, menurut Tito, wilayah kudu berupaya untuk meningkatkan pendapatan original wilayah alias PAD tanpa memberatkan rakyat. Pada praktiknya, sudah ada beberapa wilayah nan melakukan strategi peningkatan PAD tanpa membebani rakyat.

"Saya mengapresiasi kepada kepala wilayah nan imajinatif tetapi tidak memberatkan rakyat," katanya.

Salah satu contohnya adalah pemerintah kota di Pekanbaru. Walikota Pekanbaru mengungkapkan PAD mereka mencapai Rp800 miliar pada 2024. PAD ini meningkat menjadi Rp 1,2 triliun pada 2025. Tito mengaku dirinya sampai mendatangkan tim unik untuk mencari tahu kenapa Pekanbaru bisa meningkatkan PAD-nya.

"Resepnya rupanya mempermudah perizinan," kata Tito.

Menurutnya, masyarakat banyak nan mau bayar pajak dan retribusi tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Akhirnya, perihal ini membikin masyarakat ogah membayar.

Contoh lainnya adalah Banyuwangi dan Bali nan bisa mengejar para pembayar pajak nan sudah ada, tetapi kurang setorannya. Ini dilakukan dengan membikin sistem nan langsung terhubung dengan Dispenda. Ternyata, perihal ini efektif.

Kedua, untuk menambah penerimaan, Tito meminta pemerintah wilayah menggenjot BUMD-nya. Sebanyak 60% BUMD di Indonesia, menurutnya, sudah berada dalam posisi untung. Sayangnya, 30-an % tetap rugi. Padahal setoran BUMD ini bisa menjadi instrumen penambah pendapatan daerah.

Ketiga adalah penambahan TKD. Kemendagri telah mencatat lebih dari 140 wilayah pada saat retret sekda di Jatinangor, Jawa Barat, meminta kenaikan TKD. Setelah diteliti, sebanyak 39 wilayah nan sudah kritis.

"Dari PAD gak bisa, dari BUMD gak bisa, kudu ditop-up TKD-nya. Ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk ditop-up TKDnya sehingga shopping pegawainya lebih tinggi," katanya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]