Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS: Sensus Terkini Kondisi Ekonomi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berbareng Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB). Berisi poin krusial sebagai pedoman bagi pemerintah wilayah (Pemda) dalam mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026.

Penandatanganan dilakukan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Kita tahu bahwa info itu sangat-sangat krusial sekali. Dengan data, berbasis info kita bisa membikin kebijakan. Makin info makin jeli maka kebijakan juga bakal makin baik," ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan dirangkaikan dengan Dukungan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 serta Penandatanganan Surat Edaran Bersama dan Penyerahan Sampul Peringatan Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung SBP Kemendagri, Jakarta, Senin (15/6/2026). 

Mendagri menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh info nan menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif.

Data tersebut dinilai sangat krusial lantaran bakal menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun beragam kebijakan di bagian ekonomi. Karena itu, support Pemda dibutuhkan agar penyelenggaraan sensus dapat melangkah optimal. 

Menurut Mendagri, program ini juga bakal memberikan faedah besar bagi daerah. Melalui sensus ekonomi, Pemda bakal mempunyai info nan jeli untuk memahami kondisi ekonomi wilayahnya sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Terlebih, pengumpulan info dilakukan oleh petugas BPS nan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

"Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS itu berfaedah untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk mengerti tentang situasi ekonomi di daerahnya," imbuhnya. 

Mendagri secara unik mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk bekerja sama dengan kepala BPS di wilayah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ia menambahkan, penandatanganan SEB ini menjadi landasan bagi wilayah untuk memperoleh info ekonomi nan selama ini belum dapat dijangkau secara optimal. 

Ia mencontohkan, info ekonomi di sejumlah area ekonomi unik nan ditetapkan pemerintah pusat nantinya dapat diakses oleh daerah. Kehadiran info tersebut bakal melengkapi pedoman info nan telah dimiliki Pemda. Sebaliknya, andaikan support terhadap penyelenggaraan sensus tidak optimal, info nan dihasilkan berpotensi kurang akurat. Kondisi ini dapat merugikan wilayah lantaran tidak memperoleh gambaran riil mengenai situasi ekonomi di wilayahnya. 

"Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis gimana untuk melakukan agar aktivitas sensus ini di wilayah masing-masing hasilnya optimal," tandasnya. 

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS menyerahkan sampul tentang sinergi penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen berbareng dalam memperkuat kerjasama untuk menghasilkan info nan jeli dan berkualitas. 

Turut datang dalam aktivitas tersebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal. Selain itu, Menteri Pertanian nan juga menjabat sebagai Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengikuti rapat tersebut secara virtual.