Mendagri Sebut Tiga Rambu Penguatan Perpukadesi, Tekankan soal Politik Praktis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menggarisbawahi tiga rambu utama bagi pengurus Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) dalam memperkuat organisasi. Hal itu disampaikan Mendagri pada aktivitas Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi Periode 2026–2031 serta Sarasehan Nasional di Auditorium Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Senin (4/5/2026).

Pertama, Mendagri Tito menekankan agar Perpukadesi tidak terlibat dalam politik praktis. Nilai ini juga tercermin dalam deklarasi alias pernyataan sikap Perpukadesi nan menegaskan komitmen untuk memberi perhatian pada rumor publik dan kebijakan negara, serta menjaga jarak nan sama dengan semua kekuatan politik dan tidak melakukan aktivitas politik praktis.

"Dengan menjaga pada posisi netral, tidak berpolitik praktis, [Perpukadesi] itu bakal dihormati," katanya.

Kedua, Tito menegaskan agar Perpukadesi tidak mengintervensi kewenangan pemerintah nan sedang berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, terlebih jika perihal tersebut dilakukan dengan pendekatan nan terkesan menggurui. Perpukadesi tetap dapat memberikan kritik alias saran nan konstruktif, dan pemerintah terbuka terhadap perihal tersebut sepanjang disampaikan secara membangun.

"Kalau ada kebutuhan kritik, pasti semua bakal terbuka, pusat maupun wilayah bakal terbuka terhadap kritik. Sepanjang kritiknya membangun, pasti bakal dihormati," ujarnya.

Ketiga, dia mengingatkan agar Perpukadesi tidak disusupi kepentingan personal, termasuk penggunaan nama organisasi untuk proyek tertentu. Hal ini dinilai dapat mengganggu visi dan misi organisasi. Ia mengibaratkan, jika perihal tersebut terjadi, visi dan misi organisasi bakal layu sebelum berkembang.

"Oleh lantaran itu saya minta dengan segala hormat sebagai junior dan dalam kapabilitas sebagai Mendagri, organisasi ini perlu menjaga marwah itu dan saling mengingatkan satu sama lain," ucapnya.

Lebih lanjut, Mendagri Tito menyampaikan Perpukadesi dapat berkedudukan dalam membantu menangani beragam rumor di daerah. Isu-isu tersebut antara lain mengenai Pilkada langsung, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), hingga mendorong terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, para personil Perpukadesi nan merupakan purnabakti kepala wilayah mempunyai pengalaman dan pemahaman lapangan nan menjadi aset berbobot bagi organisasi.

"Niat baik dari Perpukadesi untuk membikin perkumpulan ini, nan dipenuhi orang-orang nan memang sudah berpengalaman, jam terbang tinggi, ini bakal memberikan nilai nan lebih organisasi ini,” tandasnya.

Sebagai informasi, aktivitas ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Perpukadesi Bibit Waluyo, Ketua Dewan Penasihat Perpukadesi Sutiyoso, Ketua Dewan Pembina Perpukadesi Irianto Lambrie, serta jejeran pengurus Perpukadesi terpilih.