Mendagri Paparkan Rencana Kerja 2027 ke DPR, Dukung Agenda Prioritas

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memaparkan program kerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Dalam paparannya, dia memastikan Kemendagri siap mendukung penyelenggaraan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) nan tersebar di beragam sektor pembangunan. Dukungan itu mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra serta pembangunan dan pembaharuan tiga juta rumah.

Kemendagri juga bakal terlibat dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan pembangunan wilayah 3T, hingga pemberantasan tuberkulosis. Di luar program prioritas nasional, kementerian juga bakal menjalankan sejumlah program wajib nan tidak dapat ditunda.

Program tersebut meliputi seleksi calon praja IPDN, seleksi personil KPU dan Bawaslu, serta penguatan manajemen kependudukan. Kemendagri juga bakal mendorong pengembangan identitas digital sebagai bagian dari transformasi pemerintahan berbasis digital.

"Kemudian melaksanakan 147 aktivitas prioritas nasional penugasan Kemendagri, di antaranya untuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, dan penguatan kapabilitas aparatur pemerintahan dalam negeri," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6).

Di samping itu, Kemendagri bakal mengoptimalkan kegunaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah wilayah (Pemda) guna memastikan program pembangunan melangkah efektif. Langkah ini mencakup pemberian biaya support bagi wilayah berprestasi, pembinaan kepala wilayah dan DPRD, serta penyelesaian pemisah wilayah dan pemisah desa.

Kemendagri juga bakal memperkuat kapabilitas aparatur pemerintahan desa dan meningkatkan keahlian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Tito juga menekankan pentingnya penguatan jasa manajemen kependudukan sebagai fondasi penerapan pemerintahan digital nasional. Data kependudukan disebutnya bakal menjadi platform utama dalam integrasi jasa pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah bakal betul-betul memperkuat alias menerapkan government technology, e-government untuk jasa publik terintegrasi," terangnya.

Untuk menjalankan seluruh program tersebut, Kemendagri mendapatkan pagu sugestif 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan program dan aktivitas nan direncanakan pada tahun mendatang.

Maka dari itu, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun. Jumlah ini termasuk tambahan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami mengusulkan pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Ini [tambahan] sudah termasuk [untuk] DKPP," jelas Tito.

Sebagai informasi, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima. Forum tersebut juga dihadiri Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono.

(rir)

Add as a preferred
source on Google