Mendagri Minta Pemda Aktif Penyelenggaraan MBG: Jangan Dilambatin

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah wilayah ikut aktif dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemda dinilai mempunyai peran krusial mulai dari pendataan penerima hingga pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pemerintah wilayah diminta untuk ikut terlibat dalam program makanan bergizi gratis,” kata Tito dalam konvensi pers berbareng Kepala BGN Sudaryono di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Tito mengatakan kepala wilayah perlu mengoordinasikan perangkat wilayah mengenai untuk mendukung penyelenggaraan MBG. Termasuk dalam publikasi sertifikat laik higiene sanitasi bagi dapur SPPG.

“Saya follow-up langsung juga dari daerah-daerah ini. Jadi kepala wilayah memberikan support pasar-pasar, termasuk mengkoordinasikan perangkat daerahnya nan mengenai publikasi sertifikat layak hidup dan sanitasi ya,” lanjutnya.

Meski begitu, Tito meminta proses publikasi sertifikat tetap mengikuti standar nan berlaku. Ia menekankan agar prosesnya tidak diperlambat, tetapi juga tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa memenuhi kriteria.

“Tapi juga jangan buru-buru, tapi tidak sesuai kriteria. Cepat, tapi sesuai kriteria. Jangan dilambat-lambatin juga,” kata Tito.

Tito juga mendorong pemda memanfaatkan potensi wilayah untuk mendukung kebutuhan bahan pangan SPPG. Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dapat dilibatkan untuk memasok bahan makanan bagi dapur MBG.

“Bisa memanfaatkan Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perikanan nan ada di wilayah masing-masing, untuk memasok bahan ke SPPG,” ucapnya.