Mendagri Minta DKPP Cegah Pelanggaran Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, keberhasilan menjaga integritas Pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran nan ditindak, tetapi juga dari keahlian mencegah pelanggaran sejak awal.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Sebagai lembaga nan bekerja menjaga etika penyelenggara Pemilu, DKPP dinilai mempunyai peran krusial dalam membangun sistem pencegahan nan lebih kuat.

“Jadi keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang nan tidak masuk penjara lantaran melanggar. Oleh lantaran itu prinsip-prinsip prevention mungkin perlu,” ujar Tito.

Menurut dia, DKPP dapat mengambil beragam langkah perbaikan untuk meminimalkan potensi pelanggaran nan mungkin terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia nan selama ini melangkah baik. Ia menilai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mempunyai tingkat kompleksitas nan tinggi mengingat Indonesia merupakan negara kerakyatan terbesar ketiga di dunia.

Meski demikian, Pemilu tetap menjadi momentum krusial bagi masyarakat untuk berperan-serta langsung dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional.

“Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berperan-serta dalam pengambilan keputusan nan krusial satu-satunya. nan lain kan melalui perwakilan,” tambahnya.