Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda dan Hindari Korupsi

Sedang Trending 1 jam yang lalu
Mendagri Tito Karnavian memberi sambutan pada aktivitas Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026). Foto: Kemendagri RI

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala wilayah agar menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kekompakan tersebut menjadi modal mewujudkan pembangunan wilayah nan maju dan bersih dari korupsi.

Mendagri menekankan pentingnya peran kepala wilayah sebagai koordinator Forkopimda. Ia mengingatkan bahwa sinergi antara pemerintah wilayah (Pemda), TNI, Polri, dan abdi negara penegak norma lainnya sangat menentukan stabilitas dan efektivitas pembangunan.

“Tolong rekan-rekan kepala wilayah pahami betul posisi sebagai Ketua [Forkopimda] itu untuk mengoordinasikan para ketua daerah,” ujarnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Mendagri Tito Karnavian memberi sambutan pada aktivitas Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026). Foto: Kemendagri RI

Ia menjelaskan wilayah dengan Forkopimda nan solid condong lebih sigap dalam menangani beragam persoalan, mulai dari musibah hingga rumor sosial. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghalang penanganan masalah di lapangan.

Mendagri juga mendorong kepala wilayah untuk membangun komunikasi nan intensif, baik melalui pertemuan umum maupun informal. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga hubungan kerja nan selaras antarunsur ketua daerah.

“Jadi kekompakan ini penting, sekali lagi buat aktivitas reguler entah sebulan sekali, dua bulan sekali lah oke lah, kumpul-kumpul,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri menyoroti secara serius persoalan korupsi dan pemborosan anggaran nan tetap terjadi di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa praktik tersebut berakibat besar terhadap kepercayaan publik dan gambaran Pemda.

Menurutnya, maraknya kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir telah memunculkan persepsi negatif nan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam penyaluran anggaran ke daerah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran kudu dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan