Mendagri Genjot E-Government demi Wujudkan Bansos Tepat Sasaran

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) alias e-government guna meningkatkan kecermatan penyaluran support sosial (bansos).

Menurut Tito, integrasi info kependudukan berbasis biometrik dengan beragam kementerian dan lembaga bakal membikin pemerintah lebih tepat dalam menentukan masyarakat nan berkuasa menerima bantuan.

"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih jeli ya siapa saja nan layak menerima bansos dan siapa nan tidak," ujar Mendagri dalam pengarahannya kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7).

Ia menjelaskan, pembaruan info difokuskan pada golongan masyarakat desil 1 hingga desil 4. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data, kata dia, menjadi instrumen krusial untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

Tito mengungkapkan, uji coba pemadanan info berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tetap banyak info penerima bansos nan perlu diperbarui.

Hasil pengesahan tersebut menemukan sejumlah penerima support nan datanya tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.

Lebih lanjut, Tito mengatakan Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah prioritas dalam ekspansi penerapan e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

"Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta jika bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," ungkapnya.

Ia juga membujuk seluruh organisasi perangkat wilayah (OPD), abdi negara kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung proses pemutakhiran info nan bakal dilakukan tim teknis di lapangan.

Menurut Tito, kerjasama lintas pemerintah wilayah dan petugas di lapangan menjadi kunci agar support dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten betul-betul diterima masyarakat nan memenuhi syarat.

"Sehingga kita harapkan di Biak kelak penerima support dari pemerintah pusat maupun pemberian support dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang nan berhak, nan tepat sasaran," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat wilayah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

(ory/ory)

[Gambas:Video CNN]