Menata Kota dan Perkuat Modal Usaha, Pemkot Makassar Dorong UMKM Naik Kelas

Makassar -

Pemkot Makassar terus memperkuat komitmen dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui ekspansi akses pembiayaan usaha. Salah satu upayanya adalah memperkuat kerjasama sektor perbankan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan Bank Sulselbar di Benteng Fort Rotterdam pekan lalu. Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin pun menyambut baik kerjasama tersebut.

"Hari ini, dengan begitu banyak potensi UMKM nan dimiliki Kota Makassar, ini menjadi salah satu tanda bahwa kota nan maju adalah kota nan bisa melahirkan entrepreneur-entrepreneur nan siap berkembang," ujar Appi dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, jumlah pengusaha di Indonesia tetap relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di area Asia Tenggara. Karena itu, beragam program pemberdayaan kudu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat nan berani memulai dan mengembangkan usaha.

Appi juga mengapresiasi komitmen Bank Sulselbar nan siap memberikan support maksimal kepada pelaku UMKM. Dia meyakini penyaluran KUR dengan kembang nan relatif rendah dapat mendorong pelaku UMKM terus tumbuh.

"Bank Sulselbar telah memberikan komitmen untuk mendukung penuh para pelaku UMKM," katnaya.

Dia menilai UMKM tidak hanya datang untuk menjual produk, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, setiap UMKM nan tumbuh bakal menciptakan pengaruh berantai terhadap pembukaan lapangan pekerjaan lantaran dalam operasionalnya memerlukan tenaga kerja tambahan.

"Ketika satu UMKM berkembang, pasti ada tenaga kerja nan ikut terserap. Ini menjadi bagian krusial dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Makassar," jelasnya.

Lebih lanjut Appi juga menyinggung langkah penataan area kota nan saat ini tengah dilakukan Pemkot Makassar. Salah satunya adalah penertiban pedagang nan berdagang di lokasi-lokasi nan tidak diperuntukkan untuk aktivitas usaha.

Appi menegaskan bahwa penataan tersebut bukan bermaksud menghilangkan mata pencaharian masyarakat, melainkan mengarahkan para pedagang ke letak nan lebih layak, tertata, dan sesuai peruntukan. Karena itu, Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan Bank Sulselbar agar para pedagang nan telah direlokasi maupun dipindahkan ke letak resmi tetap memperoleh akses pembiayaan upaya melalui program KUR.

"Saat ini Pemerintah Kota melakukan penataan terhadap pedagang nan berdagang di tempat-tempat fasum dan fasos seperti di atas drainase, perlu kita edukasi, dibarengi solusi KUR," ungkapnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan corak pemberdayaan nan lebih berkepanjangan lantaran tidak hanya menata ruang kota, tetapi juga memastikan pelaku upaya tetap mempunyai kesempatan untuk berkembang.

"UMKM merupakan penopang ekonomi nan sangat kuat. Ketika terjadi krisis, sektor inilah nan justru bisa memperkuat dan terus bergerak menjadi penggerak ekonomi masyarakat," sebutnya.

"Karena itu perhatian pemerintah terhadap UMKM bakal terus menjadi prioritas," sambung Appi.

(hmw/hmw)