Memperingati Harkitnas dengan Bijak Bertransaksi

Siang hari di sebuah warung kopi, seorang gen Z memesan minuman tanpa membuka dompet. Cukup memindai QRIS, transaksi selesai dalam hitungan detik. Di pasar tradisional, pedagang sayur telah menempelkan QRIS di meja dagangannya. Demikian pula di tempat parkir, terminal, tempat wisata, hingga warung mini di desa, bunyi notifikasi transaksi non tunai sekarang semakin berkawan terdengar di telinga kita. Saat ini Indonesia sedang bergerak menuju masyarakat nan makin cashless.

Dalam banyak sisi, ini adalah berita baik. Transaksi menjadi lebih cepat, praktis, efisien, dan tercatat. UMKM lebih mudah menerima pembayaran. Pemerintah wilayah lebih transparan menarik pajak dan retribusi. Masyarakat tidak perlu membawa duit tunai dalam jumlah besar.

Di tengah ekonomi digital nan berkembang cepat, QRIS telah menjadi salah satu simbol transformasi sistem pembayaran Indonesia. Bank Indonesia mencatat hingga April 2026, QRIS telah digunakan lebih dari 61 juta pengguna dan 44 juta merchant, dengan lebih dari 90 persen merchant berasal dari sektor UMKM. Volume transaksinya mencapai miliaran setiap bulan dan tumbuh di atas 100% dibanding tahun sebelumnya.

Di kembali pertumbuhan nan impresif, ada pertanyaan penting: apakah masyarakat juga semakin dewasa dalam bertransaksi?

Teknologi pembayaran berkembang sangat cepat, tetapi kedewasaan finansial masyarakat belum tumbuh dengan kecepatan nan sama. Kita hidup di era ketika bayar menjadi semakin mudah, tetapi menahan diri justru semakin sulit.

Dahulu kita tetap sempat berpikir ulang ketika kudu membuka dompet dan menghitung duit tunai sebelum membeli sesuatu. Kini, satu kali pindai QR alias satu kali klik cukup untuk membikin keputusan konsumsi berjalan tanpa berpikir. Transaksi nan semakin praktis memang mempercepat ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar perilaku impulsif ketika tidak diimbangi literasi finansial nan memadai.

Fenomena ini semakin terlihat di kalangan generasi muda. Diskon digital, flash sale, promo cashback, hingga style hidup “sedikit-sedikit checkout” membikin transaksi menjadi sebuah dorongan psikologis dan rasa takut tertinggal tren/fear of missing out (FOMO). Teknologi nan semestinya membantu efisiensi perlahan berubah menjadi jebakan konsumsi ketika masyarakat kehilangan keahlian membedakan kebutuhan dan keinginan.

Di sinilah kebangkitan ekonomi digital menghadapi ujian kedewasaan. Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei tidak hanya dimaknai sebagai peringatan sejarah lahirnya kesadaran nasional untuk merdeka. Kebangkitan tahun ini dapat dilakukan dalam corak baru ialah keahlian masyarakat menghadapi teknologi dengan lebih bijak.

Sebelumnya kebangkitan nasional dulu lahir dari kesadaran melawan kolonialisme fisik, maka kebangkitan digital saat ini menuntut keahlian melawan corak kolonialisme nan lebih halus: impuls konsumsi, manipulasi algoritma, dan kemudahan transaksi nan sering kali membikin manusia kehilangan jarak untuk berpikir.

QRIS Seperti Pisau Bermata Dua

Di satu sisi, QRIS membuka akses ekonomi nan jauh lebih luas bagi UMKM dan masyarakat kecil. Pedagang kaki lima sekarang dapat menerima pembayaran digital tanpa mesin mahal. Warung mini mulai mempunyai catatan transaksi nan lebih rapi. Pelaku upaya mikro makin mudah masuk ke ekosistem finansial formal.

Namun di sisi lain, kemudahan transaksi juga membawa akibat baru. Penipuan QRIS palsu, rekayasa sosial, pencurian OTP, tautan pembayaran palsu, hingga konsumsi impulsif semakin sering muncul di tengah minimnya literasi digital sebagian masyarakat.

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa semua ini hanyalah akibat normal dari kemajuan teknologi. Bukankah setiap penemuan selalu membawa risiko? Argumen itu tidak salah. QRIS dan digitalisasi pembayaran membawa faedah besar bagi inklusi finansial dan efisiensi ekonomi, namun inklusi tanpa literasi dapat menciptakan kerentanan baru. Masyarakat nan masuk ke sistem finansial digital tanpa pemahaman nan cukup bakal lebih mudah terjebak penipuan, konsumsi impulsif, alias keputusan finansial nan tidak sehat.

Ada pendapat lain nan mengatakan konsumsi justru menggerakkan ekonomi. Pendapat tersebut benar. Konsumsi merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun ekonomi nan sehat tidak dibangun dari konsumsi impulsif. Ketika masyarakat makin mudah membeli tetapi tidak semakin produktif, pertumbuhan ekonomi berisiko rapuh. Transaksi bertambah banyak, tetapi produktivitas belum meningkat. UMKM makin mudah menerima pembayaran, tetapi belum meningkatkan kapabilitas usaha. Secara makro, ekonomi nan digerakkan oleh konsumsi impulsif bakal rentan terhadap tekanan inflasi, impor peralatan konsumsi, defisit transaksi berjalan, dan pelemahan daya tahan rumah tangga.

Masalah ekonomi digital Indonesia bukan hanya soal akses transaksi nontunai tetapi juga tentang kedewasaan bertransaksi.

Pelajaran dari beragam krisis semestinya membikin kita lebih waspada. Krisis 1998 menunjukkan gimana kepanikan dapat memperbesar tekanan ekonomi. Krisis dunia 2008 mengajarkan pentingnya fondasi sistem finansial nan kuat. Pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sistem pembayaran digital dapat menjadi jembatan krusial agar aktivitas ekonomi tetap bergerak ketika mobilitas masyarakat terganggu. Namun semua pelajaran itu bermuara pada satu perihal nan sama: teknologi dan sistem hanya bakal kuat jika SDM siap.

Masyarakat perlu memahami kapan menggunakan pembayaran digital, gimana menjaga info pribadi, gimana mengenali modus penipuan, dan gimana mengelola pengeluaran di tengah kemudahan transaksi. Bijak bertransaksi berfaedah tetap sadar bahwa duit nan beranjak secara digital tetaplah duit rupiah nan kudu dipertanggungjawabkan.

Di sinilah aktivitas Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah mempunyai makna baru. Mencintai rupiah bukan hanya menjaga duit tunai agar tidak lusuh, tetapi juga menggunakan rupiah secara bertanggung jawab dalam transaksi digital. Bangga rupiah diterapkan dengan meyakini bahwa sistem pembayaran nasional menjadi bagian krusial dari kedaulatan ekonomi Indonesia. Sementara mengerti rupiah berfaedah memahami bahwa langkah menggunakan rupiah dalam bertransaksi, baik secara tunai maupun nontunai.

Tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak. Perlu sinergi dan kerjasama kebijakan nan erat dari beragam pihak. Bank Indonesia perlu terus memperkuat sistem pembayaran nan aman, efisien, dan inklusif, sekaligus meningkatkan edukasi literasi transaksi digital. Pemerintah perlu memperluas pendidikan literasi finansial sejak usia dini. Perbankan dan penyedia jasa pembayaran perlu memastikan penemuan melangkah berbareng pelindungan konsumen. Pelaku upaya juga perlu lebih etis dalam memanfaatkan promosi digital agar tidak mendorong konsumsi berlebihan. Peran terpenting berada di tangan masyarakat.

Di era di mana bertransaksi cukup dengan melakukan scan, tantangan terbesar adalah berpikir bening sebelum menekan tombol konfirmasi pembayaran.

Kebangkitan nasional sebelumnya lahir ketika bangsa ini menyadari bahwa kemerdekaan kudu diperjuangkan. Adapun untuk kebangkitan nasional tahun ini adalah menyadari bahwa kemudahan transaksi tidak boleh membikin kita kehilangan keahlian mengendalikan diri. Pada akhirnya, bangsa nan maju adalah bangsa nan bisa menciptakan teknologi pembayaran modern serta bisa mengedukasi masyarakat agar tidak diperbudak oleh kemudahan teknologi itu sendiri.