Mayoritas Pekerja Indonesia Tidak Sesuai Bidang Pendidikan

Ilustrasi(Magnific)

FENOMENA ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan semakin menjadi sorotan di tengah besarnya jumlah usia produktif di Indonesia. Alih-alih menjadi untung demografi, kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan baru bagi pasar kerja nasional.

Riset NEXT Indonesia Center menunjukkan sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di bagian nan tidak sejalan dengan latar belakang pendidikan maupun skill nan dimiliki. 

Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai kondisi itu bukan sekadar persoalan salah jurusan, melainkan tanda adanya masalah struktural dalam perekonomian.

"Kita sedang menghadapi situasi di mana piagam sering kali tidak menjadi tiket utama di pasar kerja. Ketidaksinkronan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri telah menciptakan inefisiensi masif nan jika dibiarkan bakal menjadi 'bom waktu' bagi pembangunan nasional," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (17/5).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan pasar kerja Indonesia tetap didominasi sektor informal. Hingga Februari 2026, jumlah pekerja informal mencapai 87,74 juta orang, jauh lebih besar dibanding pekerja umum nan tercatat 59,93 juta orang. Dominasi sektor informal dianggap memperbesar potensi mismatch lantaran banyak pekerjaan di sektor tersebut tidak memerlukan keahlian khusus.

Herry menjelaskan mismatch tenaga kerja terbagi menjadi dua jenis, ialah vertikal dan horizontal. Mismatch vertikal terjadi ketika tingkat pendidikan tidak sebanding dengan pekerjaan nan dijalani, sedangkan mismatch mendatar muncul saat bagian studi berbeda dengan pekerjaan nan ditekuni.

Merujuk info Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2023, sekitar 57,3% pekerja di Indonesia mengalami mismatch vertikal. Kondisi itu terdiri dari pekerja nan pendidikannya lebih rendah dari kebutuhan pekerjaan maupun sebaliknya. Menurut Herry, masalah tersebut paling banyak dialami lulusan perguruan tinggi.

"Jadi hanya sekitar 40% nan bekerja sesuai dengan pendidikannya," kata dia. 

Sementara dari sisi horizontal, sekitar 33,5% lulusan pendidikan tinggi bekerja di bagian nan tidak relevan dengan bidang kuliah mereka. Bahkan lulusan diploma disebut mempunyai tingkat mismatch mendatar nan cukup tinggi.

"Sementara secara mendatar sekitar 33,5% lulusan pendidikan tinggi bekerja di bagian nan tidak relevan dengan latar belakang studinya. Bahkan sangat ironis memandang lulusan DI/II/III mempunyai tingkat mismatch mendatar cukup tinggi mencapai 42,03%," ungkapnya.

Ia juga menyoroti lulusan berilmu lebih tinggi justru memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh pekerjaan dibanding mereka nan berilmu rendah. Kondisi itu dinilai menunjukkan belum sinkronnya kebutuhan industri dengan sistem pendidikan.

Dampaknya, pekerja nan berada dalam posisi mismatch berisiko menerima bayaran lebih rendah dan stagnan dibanding pekerja nan bekerja sesuai bidangnya. Hal tersebut dinilai menjadi kerugian jangka panjang bagi produktivitas ekonomi nasional.

Riset NEXT Indonesia Center juga menemukan golongan masyarakat miskin dan rentan miskin didominasi pekerja informal. Sebaliknya, golongan ekonomi atas sebagian besar bekerja di sektor formal.

"Artinya, pekerjaan umum adalah kunci utama untuk 'naik kelas' secara ekonomi. Namun, tantangannya adalah sektor umum kita belum bisa tumbuh cukup sigap untuk mengimbangi lonjakan angkatan kerja baru," ujar Herry.

Menurut dia, perbaikan sistem pendidikan saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah juga dinilai perlu mendorong transformasi ekonomi nan bisa menciptakan lapangan kerja berbobot dan menyerap tenaga kerja terampil.

Riset itu turut menunjukkan training kerja dan pengalaman magang berkedudukan krusial menekan mismatch. Lulusan nan pernah mengikuti training tercatat mempunyai tingkat ketidaksesuaian pekerjaan lebih rendah dibanding mereka nan tidak pernah mengikuti pelatihan.

Herry menilai sistem info pasar kerja juga perlu diperkuat agar masyarakat mempunyai gambaran lebih jelas mengenai kebutuhan industri.

"Kita butuh sistem info nan adaptif agar pilihan karir dan pendidikan tidak lagi didasarkan pada dugaan alias tren sesaat, melainkan pada kebutuhan nyata industri nan bisa menyelamatkan masa depan generasi produktif di Indonesia," pungkasnya. (Z-2)