Komisi XI DPR Ungkap Dampak Pelemahan Rupiah, Minta Pemerintah Segera Mitigasi

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, meminta Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat langkah mitigasi untuk merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pelemahan rupiah perlu diantisipasi agar tidak berujung pada imported inflation alias inflasi dari luar negeri nan berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Berdasarkan info Bloomberg, rupiah melemah 67,50 poin alias 0,39 persen di level Rp 17.596 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (15/5).

Misbakhun menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi beragam aspek global, mulai dari perubahan arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Ia menekankan agar akibat eksternal tersebut tidak merembet ke sektor riil dan memengaruhi kondisi masyarakat.

“Kalau pelemahan rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, nilai peralatan impor, sampai nilai kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (17/5).

Misbakhun juga mendorong Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui langkah intervensi nan terukur, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, stabilitas rupiah tidak hanya berangkaian dengan pergerakan kurs, tetapi juga menjaga kepercayaan pelaku pasar.

“Yang dijaga bukan hanya nomor kursnya. nan lebih krusial itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan kudu cepat, jelas, dan kredibel,” ungkap Misbakhun.

Di sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan DHE tetap masuk ke sistem finansial domestik agar pasokan dolar di pasar dalam negeri tetap terjaga di tengah tekanan global.

Ia juga meminta Kementerian Keuangan menyiapkan langkah antisipasi melalui APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya serta stabilitas nilai pangan. Misbakhun menilai pemerintah perlu membuka ruang insentif alias relaksasi fiskal bagi industri nan tetap berjuntai pada bahan baku impor.

“Jangan sampai pelemahan rupiah ujung-ujungnya meningkatkan biaya produksi lampau dibebankan lagi ke nilai peralatan di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujar Misbakhun.

Misbakhun memastikan Komisi XI DPR bakal terus memantau perkembangan parameter makroekonomi dan mengawal koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar gejolak dunia tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Momentum pertumbuhan ekonomi nan sudah terbangun ini kudu dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan kudu betul-betul terkoordinasi,” tutur Misbakhun.