Massa Buruh dan Mahasiswa Bubar, Lalin Depan DPR Kembali Dibuka

Jakarta - Massa pekerja dan komponen mahasiswa nan melakukan tindakan dalam rangka seremoni Hari Buruh Internasional alias May Day 2026 di depan Gedung DPR RI Senayan bubar. Lalu lintas (lalin) di depan DPR sudah kembali dibuka.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (1/5/2026), pukul 18.15 WIB, Jalan Gatot Subroto menuju Slipi di depan Gedung DPR RI Senayan sudah dibuka. Kendaraan roda dua dan empat sudah mulai melintas di jalan tersebut.

Massa pekerja dan mahasiswa mulai membubarkan diri. Mereka sempat menyalakan flare dan menyanyi bersama.

Petugas kepolisian tampak mengatur dan mengawal bubarnya massa. Selain itu, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias pasukan orange tampak membersihkan sampah di jalan depan gedung DPR.

Dasco Serap Aspirasi Buruh

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan dari massa pekerja dalam seremoni Hari Buruh Internasional alias May Day 2026. Dasco menyebut pemerintah dan DPR menargetkan paling lambat Undang-undang Ketenagakerjaan bakal rampung akhir tahun.

"Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja nan baru," kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5).

Meski begitu, Dasco menyebut seberapa sigap pembahasannya tergantung dari para buruh. Sebab pembahasan materi awalnya diserahkan ke para buruh.

"Ini kita serahkan nan masak teman-teman buruh, gitu. Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu Undang-Undang Tenaga Kerja kudu selesai," tuturnya.

"Sebenarnya lambat alias sigap dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan pekerja sekalian," tambah dia.

Dasco juga menjawab kejuaraan para pekerja soal sistem outsourcing. Pemerintah, kata dia, sudah ada satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh.

"Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai jika ada nan mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ agar memutus rantai nan panjang itu," tuturnya. (mib/idn)